Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menegaskan komitmennya agar perluasan akses keuangan tidak berhenti pada target administratif. Hal itu mengemuka dalam Rapat Pleno Semester I Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di Putussibau, Rabu (4/3/2026), sebagai ajang konsolidasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga jasa keuangan untuk mendorong penguatan sektor riil hingga ke desa-desa.
Rapat dibuka oleh Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan dan dihadiri Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan bank dan lembaga jasa keuangan non-bank. Kegiatan diawali dengan doa bersama serta salam lintas agama dan adat yang menggambarkan keberagaman masyarakat Kapuas Hulu.
Dalam arahannya, Fransiskus menekankan bahwa TPAKD bukan sekadar forum koordinasi, melainkan ruang kendali untuk memastikan kebijakan daerah dan produk layanan keuangan berjalan seirama. Ia mendorong sinergi yang diwujudkan melalui langkah konkret, seperti penyederhanaan prosedur, penyediaan produk yang sesuai kebutuhan warga, serta perluasan layanan melalui agen laku pandai, kas keliling, dan pemanfaatan platform digital yang aman serta terjangkau.
Bupati juga menyoroti sektor prioritas yang dinilai menjadi fondasi ekonomi daerah perbatasan, yakni pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM. Ia meminta TPAKD menghadirkan program yang berdampak langsung, antara lain skema pembiayaan musiman bagi petani dan nelayan, penguatan rantai pasok, serta business matching untuk memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.
“Kita butuh program yang terasa, bukan sekadar laporan,” kata Fransiskus dalam rapat tersebut.
Selain pembiayaan, agenda literasi dan inklusi keuangan menjadi perhatian. Edukasi keuangan di desa-desa didorong agar dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, sehingga masyarakat memahami manfaat produk keuangan formal, mampu mengelola pinjaman secara sehat, serta terhindar dari praktik pinjaman informal yang merugikan. Kelompok produktif di wilayah terpencil disebut menjadi prioritas sasaran.
Pleno juga digunakan untuk mengevaluasi capaian tahun 2025, termasuk pembiayaan UMKM dan perluasan jaringan keagenan hingga kecamatan terjauh. Berdasarkan evaluasi tersebut, disusun peta jalan Semester I 2026 dengan penekanan pada target literasi desa, fasilitasi pembiayaan sektor riil, serta penguatan kolaborasi lintas lembaga.
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menempatkan TPAKD sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah. Hasil pleno diharapkan menjadi pijakan langkah terukur dalam enam bulan ke depan agar akses layanan keuangan benar-benar hadir dan dimanfaatkan masyarakat, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.
