Zona Ekonomi Khusus Phu Quoc mempercepat rangkaian proyek infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan KTT APEC 2027. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meninjau daftar pejabat, anggota Partai, aparatur sipil negara, dan pegawai publik di pulau itu yang memiliki tanah—atau yang kerabatnya memiliki tanah—yang masuk dalam rencana pengadaan lahan proyek.
Menurut Komite Rakyat Zona Ekonomi Khusus Phu Quoc, peninjauan tersebut ditujukan untuk memastikan transparansi, mencegah korupsi, serta menjaga disiplin. Pada saat yang sama, upaya ini diharapkan dapat mendorong percepatan proses kompensasi dan pembebasan lahan agar proyek dapat selesai sesuai jadwal.
Dalam persiapan APEC 2027, Phu Quoc menjalankan sejumlah proyek utama dengan penekanan pada urgensi pelaksanaan dan dukungan masyarakat dalam pembebasan lahan. Zona Ekonomi Khusus Phu Quoc juga memprioritaskan pembangunan kawasan relokasi guna menstabilkan kehidupan warga yang terdampak.
Untuk kawasan relokasi An Thoi, proyek mencakup 23,87 hektare dan direncanakan menghasilkan 1.200 bidang tanah dengan total investasi 1.632 miliar VND. Hingga kini, survei lapangan dan inventarisasi telah selesai, serta penilaian di lokasi telah dilakukan terhadap 485 dari 485 rumah tangga atau mencapai 100%.
Kawasan relokasi Cua Can direncanakan mencakup 98,2 hektare dan menghasilkan 3.620 bidang tanah dengan total investasi 1.650 miliar VND. Lebih dari 96 hektare di antaranya merupakan lahan hutan yang dikelola Taman Nasional Phu Quoc. Saat ini, rencana konversi lahan hutan telah selesai, kontraktor telah dipilih, dan persiapan pelaksanaan proyek sedang berlangsung.
Sementara itu, kawasan relokasi Ho Suoi Lon mencakup 30,15 hektare, dengan rencana pembangunan lebih dari 690 bidang tanah dan 637 unit apartemen, serta total investasi 1.300 miliar VND. Namun, survei baru mencakup lebih dari 62% area. Keterlambatan disebut terkait kesulitan menghubungi pemilik tanah dan kurangnya kerja sama sebagian warga. Zona Ekonomi Khusus Phu Quoc menyatakan tetap melanjutkan prosedur survei dan penghitungan untuk menyusun rencana kompensasi.
Adapun kawasan relokasi Ham Ninh mencakup 102,85 hektare dan direncanakan menghasilkan 3.055 bidang tanah dengan total investasi 1.200 miliar VND. Proyek ini juga berada di lahan hutan yang dikelola Taman Nasional Phu Quoc. Proses konversi lahan hutan telah selesai, kontraktor konstruksi telah dipilih, dan persiapan pembangunan sedang dilakukan.
Di luar empat proyek relokasi tersebut, pembebasan lahan juga berjalan pada sejumlah proyek lain yang terkait kompensasi, dukungan, dan relokasi, antara lain waduk Cua Can, waduk Duong Dong 2, jalan provinsi DT.975, boulevard APEC, perluasan Bandara Internasional Phu Quoc, kawasan perkotaan multifungsi Bai Dat Do, serta kawasan perkotaan ekowisata multifungsi Nui Ong Quan.
Perluasan Bandara Internasional Phu Quoc disebut menjadi salah satu item paling penting untuk mendukung APEC, namun menghadapi persoalan penguasaan lahan yang kompleks. Otoritas setempat menemukan 66 kasus pelanggaran penguasaan lahan dengan luas total lebih dari 47,6 hektare. Dari jumlah itu, 62 kasus telah diselesaikan sepenuhnya, sementara 4 kasus masih diproses sesuai ketentuan dengan luas sekitar 47.000 meter persegi.
Ketua Komite Rakyat Zona Ekonomi Khusus Phu Quoc, Tran Minh Khoa, mengatakan pihaknya segera menerapkan solusi komprehensif untuk pembebasan lahan guna mendukung pembangunan proyek-proyek APEC dan memastikan penyelesaian tepat waktu. Langkah yang ditempuh meliputi penguatan sosialisasi dan mobilisasi warga agar menyerahkan lahan, memastikan transparansi dan keadilan dalam pembebasan lahan, serta melakukan pemulihan lahan sesuai hukum bila diperlukan. Ia juga menyebut koordinasi dengan investor terus diperkuat untuk mempercepat pembangunan kawasan relokasi agar selesai lebih awal dan kondisi hidup warga terdampak tetap stabil.
Di lapangan, kontraktor mulai mengambil alih sebagian lokasi untuk pembersihan lahan, pembangunan tempat penampungan sementara, dan area penyimpanan material. Mereka mengerahkan tenaga kerja, mesin, dan peralatan secara maksimal, serta menjalankan beberapa lini pekerjaan secara bersamaan dengan pola kerja “3 shift dan 4 tim” untuk mengejar tenggat.
Meski demikian, sejumlah kontraktor menilai proyek konstruksi mendesak di wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri. Pelaksanaan banyak proyek secara bersamaan di area yang sama memicu kekurangan material, sementara sebagian produsen material jadi disebut mengalami kelebihan beban. Selain itu, pengangkutan material melalui jalur laut juga diperkirakan menjadi kendala karena bergantung pada cuaca dan kondisi gelombang.
