Jakarta — Stabilitas ekonomi Indonesia kembali menjadi perhatian pelaku pasar global. Dalam diskusi publik bertajuk Stabilitas Ekonomi Indonesia di Mata Pemeringkat Global: Bagaimana Respons Pemerintah?, para ekonom menilai penilaian lembaga internasional dapat berdampak langsung terhadap arus investasi ke Indonesia.
Salah satu lembaga yang disorot adalah MSCI, penyedia indeks saham global yang kerap dijadikan acuan investor besar dunia. Ekonom Universitas Gadjah Mada Denni Purbasari mengatakan MSCI menjadi rujukan utama investor institusional global, mulai dari hedge fund hingga manajer investasi internasional. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi di Kampus Unika Atmajaya, Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Denni menjelaskan, masuknya saham atau suatu negara ke dalam indeks MSCI dapat meningkatkan peluang dilirik investor asing. Sebaliknya, catatan negatif atau keluarnya saham dari indeks berpotensi memicu keluarnya dana asing dengan cepat.
Per 30 Januari 2026, indeks MSCI Indonesia berisi 18 saham. Keberadaan dalam daftar tersebut kerap dianggap sebagai “tiket emas” karena meningkatkan visibilitas global dan membuka peluang masuknya dana asing.
Namun, MSCI juga melakukan evaluasi berkala. Jika ditemukan masalah—misalnya terkait transparansi kepemilikan saham publik (free float)—komposisi indeks dapat ditunda atau diubah.
Dalam forum yang digelar Atma Jaya Institute of Public Policy bersama Cisangiri Syndicate itu, Denni menekankan pentingnya kepercayaan dalam ekonomi global. Ia mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel Douglass North mengenai arti kepastian hukum dan perlindungan hak milik. Menurutnya, modal cenderung masuk ke negara yang memiliki kepastian hukum dan kredibilitas institusi, bukan semata-mata karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Transparansi Data Jadi Perhatian
Dosen Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko menilai persoalan utama bukan hanya soal citra, melainkan transparansi data. Ia menyebut dalam review terbaru, tiga emiten Indonesia tidak dimasukkan ke indeks MSCI karena keraguan terhadap validitas data free float.
Salah satu perusahaan energi terbarukan dengan kapitalisasi sekitar Rp1.000 triliun disebut menjadi perhatian karena klaim 35% saham publik dinilai tidak sejalan dengan likuiditas perdagangan. MSCI juga mencurigai adanya orchestrated trading behavior, praktik yang di pasar sering disebut sebagai “saham digoreng”.
Pras menilai ketidakjelasan kepemilikan dapat mendistorsi harga saham dan mengganggu kepercayaan investor.
Sebelum pengumuman hasil review MSCI pada akhir Januari, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh rekor 9.200 pada 19 Januari. Setelah itu, pasar mengalami koreksi. Meski demikian, Pras menilai penurunan tersebut tidak semata-mata dipicu MSCI, melainkan juga dipengaruhi struktur pasar modal Indonesia yang masih terkonsentrasi.
Dari sekitar 980 emiten dengan total kapitalisasi Rp15.000 triliun, sekitar 20 perusahaan terbesar menguasai 50–60% nilai pasar. Sejumlah saham bahkan memiliki rasio harga terhadap laba (PER) sangat tinggi hingga ratusan kali.
Pasca review MSCI, sejumlah saham disebut terkoreksi hingga 32%, sementara IHSG turun sekitar 12%. Pada saat yang sama, indeks LQ45 dinilai relatif lebih stabil.
Sepanjang 2025, IHSG tercatat naik sekitar 35% dan LQ45 naik 33%. Namun, kenaikan itu dinilai lebih banyak ditopang saham tertentu dan belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan yang merata.
Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa stabilitas ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan atau rekor indeks saham. Transparansi, tata kelola yang baik, serta konsistensi kebijakan dipandang sebagai fondasi utama untuk menjaga kepercayaan investor dan mempertahankan arus modal di tengah pasar global yang semakin terintegrasi.
