JAKARTA – Eskalasi konflik di Timur Tengah antara AS–Israel dan Iran dinilai memasuki fase baru yang berpotensi mengguncang perekonomian global. Kekhawatiran utama tertuju pada kemungkinan terganggunya distribusi energi, terutama jika Selat Hormuz sampai ditutup, yang dapat mendorong lonjakan harga minyak dan memicu resesi.

Pengamat militer dan intelijen Nuningtyas Nefo Handayani Kertopati (Nuning) menilai situasi terkini menunjukkan dinamika baru dalam sikap politik Washington, meningkatnya risiko di Selat Hormuz, serta tantangan domestik yang tengah dihadapi Iran.

Perubahan dinamika politik AS

Nuning menyebut Presiden AS Donald Trump selama ini dikenal berhati-hati terhadap keterlibatan militer langsung. Namun, menurutnya, situasi terbaru memperlihatkan perubahan sikap.

“Presiden Donald Trump sebagai isolasionis dan biasanya tidak suka terlibat perang langsung, kali ini nampak terprovokasi Israel menyerang Iran,” kata Nuning dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3/2026).

Risiko penutupan Selat Hormuz

Potensi penutupan Selat Hormuz menjadi sorotan karena jalur ini merupakan salah satu koridor distribusi energi terpenting di dunia. Nuning menyatakan Iran meningkatkan kesiapsiagaan militernya di kawasan tersebut.

“Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dikerahkan untuk menutup Selat Hormuz di tengah situasi memanas di Kawasan Timur Tengah,” ujarnya.

Data Badan Informasi Energi AS (EIA) mencatat lebih dari 20% konsumsi minyak harian dunia—sekitar 18–20 juta barel per hari—melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara produsen minyak dan gas, termasuk anggota OPEC, bergantung pada jalur ini untuk ekspor.

Menurut Nuning, jika Selat Hormuz benar-benar ditutup, dampaknya akan langsung terasa pada pasokan energi. “Jika nantinya selat tersebut ditutup, maka dampaknya akan terasa pada pasokan energi seperti menimbulkan kenaikan harga minyak dunia,” katanya.

Dampak terhadap ekonomi global

Nuning menyoroti negara-negara Asia sebagai pihak yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan energi yang melewati Selat Hormuz, seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan.

“Negara di Asia seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan sangat bergantung pada energi yang melewati jalur ini. Dampak ekonomi sangat dikhawatirkan dunia,” ujarnya.

Lonjakan harga minyak berpotensi meningkatkan tekanan inflasi global dan mengganggu stabilitas rantai pasok internasional. Karena itu, perkembangan situasi di Selat Hormuz menjadi perhatian banyak negara.

Tantangan domestik Iran

Selain tekanan eksternal, Nuning menilai Iran juga menghadapi dinamika internal. Ia menyebut rangkaian protes yang dimulai pada 28 Desember 2025 terkait persoalan ekonomi berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas.

“Rangkaian protes yang dimulai pada 28 Desember 2025 terkait masalah ekonomi, telah berubah menjadi seruan untuk mengakhiri kekuasaan pemimpin tertinggi Iran,” katanya.

Pemerintah Iran, menurut Nuning, menilai aksi tersebut dipengaruhi faktor eksternal. “Pemerintah Iran menyebut demonstrasi tersebut sebagai ‘kerusuhan’ yang didukung oleh musuh-musuh Iran,” ujarnya.

Nuning menambahkan kondisi ini turut memengaruhi stabilitas internal pemerintahan. “Pemerintahan Presiden Khamenei juga sedang menghadapi melemahnya Self Determination sebagai penguasa,” katanya.

Posisi Indonesia dalam BoP

Di tengah dinamika global tersebut, Nuning menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dapat dipandang sebagai bagian dari peran aktif Indonesia dalam percaturan internasional. Menurutnya, BoP dipahami sebagai forum yang berupaya mendorong perubahan tata kelola global, termasuk dalam konteks penyelesaian konflik di Timur Tengah.

“Jika kita melihat BoP dalam konteks perubahan tata kelola global, utamanya upaya perdamaian dalam konflik berkepanjangan, terutama di Timur Tengah, secara historis lebih sering ditentukan oleh peran kekuatan besar dibanding institusi internasional. Oleh karenanya BoP oleh negara anggotanya dianggap mampu menjadi kekuatan besar tersebut,” kata Nuning.

Ia menyebut keikutsertaan Indonesia dapat dimaknai sebagai komitmen diplomasi aktif untuk mendorong stabilitas dan perdamaian, sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih luas.

“Kalau kita lihat positifnya Presiden Prabowo bisa mendapat info lebih cepat terkait rencana Amerika dan sekutunya, contohnya bisa memberi masukan yang bisa juga membantu Palestina agar tak melulu diserang Israel,” ujarnya.

Namun, Nuning juga mengingatkan adanya risiko jika kebijakan yang diambil BoP tidak efektif atau menimbulkan dampak negatif. “Risiko utama adalah jika BoP mengambil kebijakan yang tidak efektif atau menimbulkan residu negatif, Indonesia dapat dianggap melegitimasi kebijakan tersebut karena menjadi bagian dari mekanisme itu,” tegasnya.

Ketegangan yang berdampak luas

Secara keseluruhan, Nuning menilai eskalasi konflik AS–Israel dan Iran memiliki implikasi luas bagi stabilitas kawasan dan ekonomi global. Dalam situasi yang masih bergerak dinamis, perhatian internasional tertuju pada langkah para pemangku kepentingan untuk meredakan ketegangan, menjaga kelancaran pasokan energi, dan mendorong penyelesaian damai.