Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah setempat berperan aktif menjadi corong edukasi dan informasi literasi keuangan kepada masyarakat. Langkah ini ditujukan untuk membantu mencegah berbagai praktik keuangan ilegal.

Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Zubair, mengatakan ASN yang memiliki kecakapan finansial dinilai mampu membedakan praktik keuangan yang legal dan ilegal. Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi, literasi, dan edukasi keuangan bagi ASN lingkup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Rabu.

Menurut Zubair, sosialisasi tersebut menjadi langkah strategis untuk membekali ASN dengan wawasan keuangan yang memadai agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Ia menilai kecakapan finansial penting agar ASN tidak terjerumus dan menjadi korban praktik keuangan ilegal, seperti investasi bodong, pinjaman online ilegal, hingga judi online.

Ia berharap pengetahuan dan informasi yang diperoleh melalui kegiatan itu tidak hanya dimanfaatkan secara pribadi, tetapi juga disebarluaskan kepada masyarakat. ASN, kata dia, diharapkan dapat menyampaikan informasi yang benar agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap berbagai penawaran investasi bodong dan pinjaman online ilegal.

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti ratusan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan diselenggarakan oleh PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sulawesi Mandiri.

Komisaris BPR Sulawesi Mandiri, Bambang Prawito, menyatakan kegiatan itu diharapkan menjadi titik awal kolaborasi antara BPR Sulawesi Mandiri dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Ia juga menegaskan komitmen pihaknya sebagai mitra perbankan lokal dalam mendukung pembangunan Sulawesi Tengah Nambaso (Besar, bahasa Kaili) melalui peningkatan pemahaman serta akses layanan keuangan.

“Kami berharap terjalin silaturahmi dan kerja sama yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah,” ujar Bambang.