SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan investasi proyek infrastruktur Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) dan pengelolaan sampah kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan usulan tersebut diajukan sebagai solusi di tengah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“KPBU ini menjadi skema alternatif, karena itu sumber dananya dari pihak investor. Tentu saja harus kita manfaatkan,” ujar Sumarno usai membuka kegiatan diseminasi bertema “Optimalisasi Peran KPBU Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Aula Gedung Keuangan Negara I Semarang, Kamis, 13 November 2025.

Sumarno menilai penyelesaian persoalan sampah menjadi kebutuhan mendesak karena penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Selain itu, ia menyebut program SPAM perlu terus didorong untuk mengurangi penggunaan air tanah, sekaligus memasok kebutuhan industri dan masyarakat.

Ia juga mencontohkan penerapan skema KPBU yang telah digunakan dalam pembangunan SPAM di Semarang Barat, Kota Semarang.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Heri Setiawan, menyatakan Kemenkeu membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengajukan proposal pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU.

“Jadi kita mendukung mulai dari perencanaan, transaksi, hingga konstruksi,” kata Heri.