Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama ekosistem perumahan menggelar rapat koordinasi di Bandung, Kamis (22/1), untuk membahas tiga isu strategis pengembangan perumahan di Provinsi Jawa Barat. Tiga isu tersebut meliputi keterkaitan pertambangan, perizinan perumahan, dan pembiayaan.
Rapat dihadiri jajaran Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, asosiasi pengembang perumahan, perbankan, serta pemangku kepentingan terkait. Pertemuan ini ditujukan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan iklim pembangunan perumahan yang kondusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengurai hambatan pembangunan perumahan di Jawa Barat, terutama yang berkaitan dengan tata ruang, perizinan, dan akses pembiayaan. Menurutnya, kebutuhan perumahan di Jawa Barat sangat besar sehingga persoalan pertambangan, perizinan, dan pembiayaan perlu dibahas bersama agar pembangunan dapat berjalan cepat dan tertib.
Dalam kesempatan itu, Maruarar juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas komitmen dukungan terhadap program perumahan. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Maruarar turut menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menempatkan aspek lingkungan sebagai prioritas dalam pembangunan perumahan. Ia menegaskan percepatan perizinan perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan agar pembangunan perumahan berkelanjutan serta tidak menimbulkan risiko di kemudian hari.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk memberikan kepastian bagi pembangunan perumahan. Ia menyebutkan bahwa pada Februari 2026, Pemprov Jawa Barat akan mengedarkan surat edaran baru terkait perizinan perumahan.
“Perizinan perumahan yang tidak berada di lokasi rawan bencana akan kami dorong untuk dipercepat. Sementara itu, perizinan perumahan yang sudah masuk akan kami selesaikan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Dedi.
Pembahasan rapat juga mencakup keterkaitan aktivitas pertambangan dengan perencanaan wilayah perumahan, upaya penyederhanaan proses perizinan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan lingkungan, serta penguatan skema pembiayaan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.
Melalui forum koordinasi ini, Kementerian PKP berharap terbangun langkah konkret dan kesepahaman bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh ekosistem perumahan untuk mempercepat penyediaan hunian layak, aman, terjangkau, dan berwawasan lingkungan bagi masyarakat Jawa Barat.
