Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan penguatan ekosistem e-mobility sebagai bagian dari transisi energi bersih. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung Bali sebagai pelopor ekonomi hijau serta mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat rapat percepatan penggunaan kendaraan listrik bersama Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto di Ruang Rapat Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Sabtu (24/1/2026).
Pertemuan itu merupakan tindak lanjut pembahasan awal pengembangan ekosistem EV di Bali yang sebelumnya digelar pada 26 Desember 2025 di Jayasabha, melibatkan Pemerintah Provinsi Bali, PLN, serta perwakilan agen pemegang merek (ATPM).
Dalam rapat tersebut, Koster menekankan manfaat kendaraan listrik yang dinilai lebih efisien, hemat energi, tidak bising, dan bebas asap. Ia menyebut kebijakan ini sejalan dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, yang menekankan upaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Koster juga mengatakan rencana percepatan penggunaan kendaraan listrik telah lama ingin dijalankan, namun sempat terkendala pandemi Covid-19. Menurutnya, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat menjadi momentum untuk mulai mengakselerasi program tersebut.
Pemprov Bali menargetkan daerah itu menjadi pionir industri kendaraan listrik, sekaligus mendorong peralihan penggunaan kendaraan berbasis baterai dari kalangan pegawai pemerintah hingga masyarakat umum. Koster menyebut salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah penerapan zonasi kendaraan listrik di sejumlah wilayah, seperti Ubud, Sanur, Kuta, Nusa Dua, dan Nusa Penida. Ia menyampaikan Nusa Penida direncanakan menjadi “green island”, dan menyebut Bupati Klungkung telah menyatakan kesiapan serta dukungan.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Koster menilai ketersediaan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) harus memadai. Ia juga mendorong kampanye yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat, serta kegiatan yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan pengguna sebagai upaya memperkuat dukungan terhadap penggunaan kendaraan listrik di Bali.
Koster menambahkan, kendaraan listrik dinilai dapat memberikan penghematan bagi masyarakat, antara lain karena tidak memerlukan pembelian bensin, tidak membutuhkan penggantian oli, serta perawatan yang lebih ringan.
Senada, Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menyampaikan kendaraan listrik menawarkan manfaat, terutama penghematan biaya operasional harian karena biaya pengisian daya lebih rendah dibanding bahan bakar fosil dan perawatan mesin yang lebih sederhana. Ia juga menyinggung pengalaman berkendara yang senyap, akselerasi instan, serta bebas emisi.
Adi menyatakan PLN memastikan pasokan listrik yang andal untuk mendukung aktivitas industri, bisnis, dan rumah tangga, serta menyebut perencanaan infrastruktur kendaraan listrik telah dimasukkan dalam RUPTL dan RJPP PLN. PLN juga menyampaikan komitmen meningkatkan infrastruktur pengisian daya melalui inovasi, termasuk integrasi layanan melalui aplikasi PLN Mobile.
Menurut Adi, PLN Mobile menyediakan sejumlah fitur untuk pengguna EV, seperti Trip Planner untuk mencari lokasi SPKLU, AntreEV untuk pemesanan antrean, serta Hotline Layanan SPKLU 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
PLN juga menyatakan mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik melalui program diskon bagi pengguna EV melalui Home Charging Services maupun bagi penyedia infrastruktur pengisian daya, termasuk SPKLU, SPBKLU, serta instalasi listrik privat untuk kendaraan umum.
Adi menambahkan, seiring meningkatnya jumlah mobil listrik di Bali, pengguna semakin mengandalkan pengisian di rumah untuk kebutuhan harian. Sementara itu, SPKLU diposisikan sebagai tulang punggung pengisian, terutama di destinasi wisata dan koridor perjalanan jarak jauh, sejalan dengan karakter Bali sebagai wilayah pariwisata dan mobilitas tinggi. Ia menilai diperlukan akselerasi dari Pemerintah Bali.
Dalam rapat tersebut, Adi juga menyampaikan bahwa jumlah mobil listrik rata-rata tumbuh 2,5 kali setiap tahun dalam tiga tahun terakhir, dan hingga 2025 mencapai 175 ribu unit. Ia mengaitkan pertumbuhan itu dengan insentif pemerintah bagi produsen dan pengguna, serta semakin beragamnya merek dan harga yang makin kompetitif.
Adi memaparkan konsumsi energi kendaraan listrik di Provinsi Bali didominasi pengisian melalui home charger sebesar 55% atau 2,24 GWh, sedangkan SPKLU menyumbang 45% atau 1,82 GWh. Menurutnya, pola tersebut menunjukkan home charger menjadi pilihan utama untuk kebutuhan harian, sementara SPKLU berperan strategis dalam mendukung mobilitas dan pariwisata, sehingga keseimbangan pengembangan keduanya menjadi kunci keberlanjutan ekosistem EV di Bali.
