Kementerian Konstruksi Vietnam menyatakan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir telah memperkuat arah kebijakan pengembangan perumahan sosial melalui 22 resolusi, 12 arahan, keputusan, serta telegram resmi. Perdana Menteri juga memimpin konferensi nasional untuk pelaksanaan program perumahan sosial, disertai penugasan dan solusi yang dinilai spesifik guna mengatasi hambatan serta mendorong percepatan pembangunan di berbagai daerah.
Wakil Menteri Konstruksi Nguyen Van Sinh mengatakan, menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Konstruksi mengoordinasikan penelitian, peninjauan, dan penyempurnaan berbagai dokumen hukum terkait perumahan, bisnis properti, perencanaan perkotaan dan perdesaan, serta konstruksi. Kementerian juga memperkuat inspeksi, pengawasan, dan penanganan persoalan pada proyek properti dan perumahan di seluruh negeri, terutama proyek perumahan sosial, sekaligus menginstruksikan daerah untuk memastikan penetapan jumlah proyek yang telah selesai sesuai ketentuan hukum.
Pada awal 2025, Perdana Menteri menerbitkan Keputusan No. 444/QD-TTg tertanggal 27 Februari yang menetapkan target penyelesaian proyek perumahan sosial pada 2025 dan periode hingga 2030 bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Secara nasional, pada 2025 Vietnam menyelesaikan 102.633 unit perumahan sosial atau 102% dari target yang ditetapkan. Sebanyak 19 daerah dilaporkan telah memenuhi atau melampaui target.
Hingga akhir Desember 2025, tercatat 698 proyek perumahan sosial berjalan dengan total 657.441 unit. Rinciannya, 193 proyek telah selesai dengan 169.143 unit; 200 proyek telah memulai pembangunan dan sedang dilaksanakan dengan 134.111 unit; serta 305 proyek telah memperoleh persetujuan investasi dengan skala 354.187 unit. Secara keseluruhan, jumlah proyek yang telah selesai, dimulai, atau disetujui untuk investasi hingga 2025 disebut mencapai 62% dari target dalam Skema Pengembangan Perumahan Sosial, dengan rencana investasi pembangunan sekitar 1.062.200 unit.
Di Kota Can Tho, pemerintah setempat melaporkan peninjauan dan penyelesaian hambatan hukum serta percepatan proyek perumahan dan pengembangan perkotaan dilakukan secara serius, terutama pada proyek yang tertunda meski kebijakan investasinya telah disetujui. Can Tho juga mengelompokkan proyek yang memerlukan penanganan, pengaktifan kembali, atau penyesuaian perencanaan sebagai bagian dari upaya mendorong pasar properti yang transparan dan berkelanjutan. Hasil peninjauan menunjukkan kota ini memiliki 171 proyek perumahan komersial.
Dalam pelaksanaan program perumahan sosial, Can Tho mencatat penyelesaian 2.252 unit selama 2021–2024. Pada 2025, kota tersebut menargetkan penyelesaian 1.397 unit sesuai target yang ditetapkan oleh Perdana Menteri.
Kementerian Konstruksi menilai, meski capaian pembangunan perumahan sosial menunjukkan hasil positif, target menyelesaikan setidaknya 1 juta unit perumahan sosial pada 2030 tetap sangat menantang karena besarnya volume pekerjaan. Pemerintah pun mengarahkan semua tingkatan, sektor, dan daerah untuk memandang pembangunan perumahan sosial sebagai tugas politik penting yang dikaitkan dengan tujuan pembangunan sosial-ekonomi serta upaya menjaga keamanan dan stabilitas sosial. Pemerintah juga mendorong mobilisasi sumber daya sosial, termasuk keterlibatan perusahaan real estat besar yang dinilai memiliki kapasitas, pengalaman, tanggung jawab sosial, dan visi untuk menjalankan program.
Can Tho juga membentuk dana perumahan lokal sebagaimana diminta dalam Surat Resmi No. 13888/BXD-QLN tertanggal 21 November 2025 dari Kementerian Konstruksi. Departemen Konstruksi setempat mengusulkan kepada Komite Rakyat Kota Can Tho rencana pengalokasian Dana Investasi Pembangunan Kota Can Tho untuk menjalankan tujuan dana perumahan lokal tersebut.
Berdasarkan peninjauan kebutuhan perumahan sewa di wilayah itu pada 2026–2030 yang diperkirakan sekitar 800 unit per tahun—mencakup perumahan sosial serta perumahan bagi pejabat, pegawai negeri, dan pekerja—Departemen Konstruksi mengusulkan target pengembangan 400 unit per tahun pada 2026–2030 untuk dibangun dan diinvestasikan oleh dana perumahan lokal guna disewakan. Sisa 50% diarahkan untuk proyek perumahan sosial lainnya. Departemen Konstruksi juga meminta Kementerian Konstruksi memberikan panduan serta membantu penyelesaian kendala dalam proses pembentukan dana tersebut.
Nguyen Van Sinh menambahkan, pada 2026 Kementerian Konstruksi akan melanjutkan pemantauan, pembimbingan, dan dorongan pelaksanaan proyek perumahan sosial di berbagai daerah serta melaporkannya secara berkala kepada Perdana Menteri. Kementerian juga akan berkoordinasi dengan kementerian, sektor, dan pemerintah daerah untuk secara proaktif memantau, memeriksa, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan perumahan sosial, termasuk memperkuat pengawasan masyarakat agar proyek berjalan sesuai perencanaan dan desain, menjamin kualitas, serta menghindari kerugian dan pemborosan.
Selain itu, daerah diminta memasukkan target pembangunan perumahan sosial tahunan ke dalam rencana pembangunan sosial-ekonomi tahunan. Untuk proyek yang sudah memulai pembangunan, pemerintah daerah diminta mendorong investor memusatkan sumber daya pelaksanaan dan menargetkan penyelesaian pada 2026.
Perdana Menteri Pham Minh Chinh meminta agar kementerian, lembaga, serta pemerintah provinsi dan kota terus meneliti dan menyesuaikan kebijakan perumahan agar lebih sesuai dan efektif dalam memastikan masyarakat dapat mengakses perumahan secara setara. Ia menegaskan seluruh kebijakan perumahan harus berorientasi pada masyarakat, disertai pergeseran kuat dari pola pikir pengelolaan menuju pola pikir pelayanan. Dalam skema ini, dunia usaha disebut sebagai kekuatan penting dalam implementasi, sementara negara berperan sebagai fasilitator dan pemimpin, dengan penekanan pada keseimbangan kepentingan yang harmonis antara masyarakat dan dunia usaha.
