Jakarta—Pemerintah meningkatkan pasokan minyak goreng melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan hingga 10 kali lipat untuk memastikan ketersediaan stok menjelang Ramadhan dan Idulfitri. Kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat yang kerap diikuti fluktuasi harga.
Penguatan pasokan dilakukan lewat peran Perusahaan Umum Bulog (Perum Bulog) dan ID FOOD. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memimpin koordinasi untuk memastikan distribusi Domestic Market Obligation (DMO) berjalan sesuai regulasi terbaru yang telah berlaku efektif.
Merujuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, produsen wajib menyalurkan MinyaKita minimal 35% dari total DMO kepada BUMN sebagai Distributor Lini 1 (D1). Skema ini ditujukan untuk mempercepat intervensi pasar melalui jalur distribusi BUMN.
Amran menjelaskan, volume penyaluran DMO minyak goreng ke BUMN meningkat tajam dibanding periode sebelumnya. “Dulu DMO minyak goreng ke BUMN, kecil. Cuma 70 ribu, 60 ribu kiloliter. Sekarang 700 ribu kiloliter. Minyak goreng ada di Bulog dan ID FOOD. Jadi pemerintah harus hadir. Nanti operasi pasar, baru sekarang Bulog besar-besaran. 700 ribu kiloliter kita siapkan. ID FOOD dengan Bulog,” ujar Amran, dikutip dari laman Badan Pangan, Sabtu (24/01/2026).
Pemerintah juga memaparkan sejumlah data teknis terkait pengelolaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan ketentuan harga di rantai distribusi. Total kuota DMO untuk BUMN pangan ditetapkan 700 ribu kiloliter, sementara stok CPP minyak goreng per Kamis (22/01/2026) tercatat 7 ribu kiloliter. Harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen dipatok Rp15.700 per liter, sedangkan harga jual di tingkat Distributor Lini 1 (D1) maksimal Rp13.500 per liter.
Selain itu, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 mengatur harga jual MinyaKita sebesar Rp14.000 per liter di tingkat Distributor Lini 2 (D2) dan Rp14.500 per liter di tingkat pengecer.
Kebijakan peningkatan pasokan ini, menurut pemerintah, juga mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai produsen crude palm oil (CPO) terbesar di dunia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada 2024 mencapai 45,44 juta ton, dengan ekspor 22,98 juta ton. Pangsa pasar ekspor global Indonesia tercatat 48,38%, di atas Malaysia yang berada di angka 32,80%.
Untuk menjaga stabilitas harga saat terjadi lonjakan, pemerintah mengaktifkan operasi pasar berskala besar melalui jaringan Perum Bulog di berbagai wilayah. Langkah ini ditujukan untuk menahan kenaikan harga yang berpotensi membebani daya beli masyarakat.
