Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran terhadap stabilitas energi global. Situasi ini mendorong banyak negara memperkuat ketahanan energi untuk menghadapi potensi gangguan pasokan dan lonjakan harga di pasar dunia.

Indonesia, yang masih bergantung pada impor energi, turut merasakan dampaknya. Pemerintah menyatakan bergerak menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas energi nasional, sekaligus mengantisipasi tekanan terhadap fiskal dan perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai langkah antisipasi krisis energi global. Usulan itu disampaikan dengan mempertimbangkan risiko kenaikan harga minyak yang dapat membuat batas defisit APBN sulit dipertahankan.

Airlangga mengingatkan bahwa instrumen Perppu pernah digunakan saat pandemi Covid-19, ketika defisit APBN dapat melebar melampaui batas tiga persen terhadap produk domestik bruto. “Kita pernah melakukan perppu, Pak Presiden, itu pada saat COVID, nah ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam perppu yang kita persiapkan mengenai timing, tentu (ini menjadi) keputusan politik Pak Presiden,” ujar Airlangga.

Selat Hormuz dan risiko pasokan

Konflik di Timur Tengah dinilai berpotensi mengganggu jalur distribusi minyak dunia yang vital. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Selat Hormuz, yang dipandang strategis bagi perdagangan energi global. Jika jalur ini terganggu, pasar global dapat merespons melalui kenaikan harga dan meningkatnya ketidakpastian pasokan, termasuk bagi negara importir seperti Indonesia.

Pengamat Ekonomi Sutardjo Tui menyebut Selat Hormuz menyumbang sekitar 20 persen perdagangan minyak global, termasuk untuk Indonesia. “Selat Hormuz itu ya, di situ adalah salah satu pusat perdagangan BBM untuk kebutuhan dunia, utamanya untuk Indonesia. Kalau itu tidak ada transaksi, berarti kan dampaknya BBM akan naik,” kata Sutardjo.

Menurut Sutardjo, kenaikan harga minyak dunia juga berpotensi menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan memperberat tekanan fiskal. “BBM naik, mungkin minggu-minggu depan ini terjadi gejolak luar biasa tentang kita punya Rupiah pasti akan melemah,” ucapnya.

Rapat di Hambalang dan Istana

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri di Hambalang dan Istana Merdeka untuk membahas kesiapan energi nasional menghadapi situasi global. Pertemuan itu juga menyoroti dampak terhadap sektor ekonomi dan daya beli masyarakat, termasuk memastikan kesiapan menjelang Idulfitri.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan pasokan energi dan pangan menjadi perhatian utama pemerintah. “Presiden menerima beberapa menteri di Hambalang membahas kesiapan Idulfitri,” kata Teddy. Pemerintah juga mengevaluasi program prioritas, termasuk swasembada pangan dan energi.

Dalam rapat tersebut, pemerintah turut menyoroti fluktuasi harga minyak dunia. Teddy menyebut harga minyak sempat naik di atas 100 dolar AS per barel, lalu turun di bawah 100 dolar AS per barel pada kisaran 80–90 dolar AS per barel.

Swasembada energi dan percepatan transisi

Pemerintah menyatakan mendorong penguatan produksi energi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar. Presiden Prabowo menilai swasembada energi menjadi kunci agar Indonesia tidak mudah terdampak gejolak global.

“Kita memiliki karunia besar dari yang Mahakuasa, bahwa kita nanti mampu. Kebutuhan BBM kita bukan dari impor luar negeri,” ujar Prabowo. Ia juga menyebut target swasembada energi dalam empat tahun dan meminta percepatan. “Kita sudah punya rencana swasembada energi, yakin kita akan tercapai dalam empat tahun lagi. Tapi kita harus percepat,” katanya.

Presiden turut menyinggung potensi energi alternatif dari sumber daya domestik seperti sawit dan singkong, serta potensi panas bumi. “Kita punya geothermal yang sangat besar, terbesar kedua di dunia. Belum dieksploitasi sepenuhnya,” ujarnya.

Dalam strategi transisi energi, pemerintah mendorong konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi tenaga surya. Prabowo menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas besar. “Kita akan melaksanakan elektrifikasi, energi terbarukan dari surya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya kita akan membangun energi 100 GW,” ucapnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan percepatan konversi pembangkit diesel akan dimulai dalam waktu dekat. “Mungkin pas hari raya ini sudah bisa action. Pertama yang kita akan selesaikan adalah diesel-diesel,” ujar Bahlil. Ia menegaskan pelaksanaannya dilakukan paralel agar pasokan listrik tidak terganggu, dengan pembangkit baru disiapkan sebelum pembangkit diesel dihentikan.

Di sisi investasi, Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut ada investasi asing langsung untuk pembangunan pabrik panel surya di Indonesia senilai sekitar 1,4 miliar dolar AS. “Investasi itu sudah masuk sejak pertengahan 2025. Pembangunannya memakan waktu kurang lebih hampir satu setengah tahun, nilai investasinya sekitar 1,4 miliar dolar AS,” kata Rosan.

Efisiensi konsumsi: kendaraan listrik dan kompor listrik

Pemerintah juga mendorong langkah efisiensi konsumsi energi, termasuk percepatan penggunaan kendaraan listrik untuk menekan konsumsi BBM. Bahlil menyebut konversi dilakukan bertahap mengingat besarnya jumlah kendaraan berbahan bakar bensin. “Percepatan konversi kit dari kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin,” kata Bahlil.

Selain itu, pemerintah mengupayakan peralihan penggunaan LPG ke kompor listrik di sektor rumah tangga. Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan percepatan kompor listrik diminta untuk menggantikan kompor LPG. “Kita diminta mempercepat juga bagaimana kompor listrik. Itu bisa mengantikan kompor dari LPG,” kata Brian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026.

Brian menambahkan, kementeriannya akan mendukung kebijakan tersebut melalui riset dan kajian ilmiah dari perguruan tinggi yang dikoordinasikan oleh Kementerian ESDM. “Jadi itu kita tentu, karena Kementerian Diktisaintek, sifatnya kita mendukung hasil-hasil kajian. Kita percepat, kajian-kajian, penelitian-penelitian terkait tiga hal tadi, itu kita akan dikoordinasikan oleh Bapak Menteri ESDM,” ujarnya.

Diversifikasi impor dan penguatan cadangan

Untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi energi global, pemerintah menyiapkan skenario diversifikasi sumber impor dan penguatan cadangan energi nasional. Pasokan LPG disebut tetap aman melalui pengalihan sumber impor ke wilayah lain.

Bahlil menyatakan sekitar 20 persen impor LPG Indonesia sebelumnya berasal dari Timur Tengah, dari total impor 7,6 juta ton. Ia menyebut sebagian besar impor LPG kini berasal dari Amerika Serikat. “Dengan kondisi sekarang, kita ambil kontrak jangka panjang dengan AS dan beberapa negara lain,” ujarnya.

Pemerintah juga menjadwalkan kedatangan tambahan kargo LPG. “Pemerintah selalu siaga untuk memastikan masuk lagi dua kargo pada 28 Maret 2026,” kata Bahlil.

Untuk solar, Bahlil menyatakan pasokan nasional aman karena dipenuhi dari produksi dalam negeri, dengan dukungan operasional RDMP Balikpapan. “Solar kita sudah aman dari dalam negeri, RDMP Balikpapan membantu kita mengurangi impor solar,” ujarnya. Pemerintah juga menyiapkan alternatif impor minyak mentah dari luar kawasan Timur Tengah.

Wacana efisiensi anggaran dan penghematan energi

Di tengah potensi tekanan energi dan ekonomi global, pemerintah mengkaji langkah efisiensi anggaran. Salah satu wacana yang muncul adalah pengurangan gaji menteri dan pimpinan lembaga negara.

Presiden Prabowo meminta langkah penghematan konsumsi BBM dilakukan secara proaktif. “Kita sekarang harus melakukan langkah-langkah proaktif dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM,” kata Prabowo. Ia menyebut sejumlah negara telah menerapkan penghematan energi ketat, termasuk pembatasan operasional kendaraan dan pengurangan aktivitas pemerintah.

Presiden juga mendorong kajian kebijakan kerja dari rumah serta pengurangan hari kerja. “Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran,” ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pejabat negara harus menjadi contoh dalam penghematan. “Kepala Negara menginginkan adanya penerapan efisiensi pada jajaran pemerintahan,” ucap Prasetyo. Ia mencontohkan pengurangan penggunaan kendaraan dinas dan konsumsi BBM, termasuk dorongan bermigrasi ke transportasi publik dan pembatasan pemakaian kendaraan dinas.

Penegasan kesiapsiagaan

Di akhir rangkaian pernyataannya, Presiden Prabowo mengingatkan masyarakat agar bersiap menghadapi dampak global dari konflik di Timur Tengah. “Kita tidak berlindung di belakang sistem yang sudah berjalan, kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan,” ujarnya.

Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen menghadapi tantangan global dan menyampaikan kondisi nasional secara terbuka. “Kita punya kekuatan yang besar,” katanya. Pemerintah menyatakan strategi energi yang disiapkan mencakup langkah jangka pendek hingga jangka panjang, dengan penekanan pada konsistensi implementasi untuk memperkuat ketahanan energi nasional.