JAKARTA — Pemerintah menegaskan arah kebijakan ekonomi di tengah tekanan global yang dinilai belum sepenuhnya mereda, mulai dari kenaikan harga energi, fluktuasi komoditas, hingga dinamika geopolitik. Pemerintah menyatakan langkah yang ditempuh tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mengarah pada penyesuaian jangka menengah.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026). Salah satu fokus utama pemerintah adalah menjaga stabilitas fiskal dengan memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang 3 persen.

Untuk menjaga ruang fiskal, pemerintah menempuh efisiensi anggaran lintas kementerian dan lembaga. Menurut pemerintah, langkah ini ditujukan agar disiplin fiskal tetap terjaga tanpa mengorbankan program prioritas.

Kebijakan tersebut dikaitkan dengan tekanan eksternal, terutama lonjakan harga energi dan ketidakpastian global. Dalam situasi itu, pemerintah menilai disiplin fiskal menjadi fondasi agar perekonomian nasional tidak mudah terguncang.

Selain kebijakan fiskal, pemerintah menyiapkan langkah antisipatif di sektor energi dan komoditas. Di antaranya peningkatan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta kajian ulang kebijakan pajak ekspor untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Di saat yang sama, pemerintah juga mendorong transformasi energi ke arah yang lebih efisien, termasuk konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pemerintah menyebut langkah ini tidak hanya terkait efisiensi biaya, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang menuju kemandirian energi.

Pemerintah turut mewacanakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH). Skema ini disebut tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga berpotensi diterapkan di sektor swasta dan pemerintah daerah.

Implementasi WFH direncanakan mulai setelah Idulfitri 2026, meski masih menunggu pematangan teknis serta perkembangan situasi global.

Secara lebih luas, pemerintah memandang kebijakan tersebut tidak semata terkait efisiensi anggaran atau penghematan bahan bakar, melainkan juga upaya mengubah pola kerja dan mobilitas masyarakat sebagai bagian dari strategi ekonomi. Pengurangan mobilitas dinilai dapat berdampak pada konsumsi energi dan pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas fiskal.

Namun, pemerintah menekankan efektivitas rangkaian kebijakan itu bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah menyatakan berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi, sembari beradaptasi terhadap perubahan global yang dinamis.