Pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Wacana ini dikaji sebagai langkah penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak yang dipicu perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, penerapan kebijakan WFH perlu terlebih dahulu melihat desain kebijakan yang akan disusun pemerintah. Menurut dia, pemetaan dampak juga penting dilakukan, termasuk dari sisi produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha.
“Jika wacana ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor,” ujar Shinta kepada Kompas.com, Jumat (20/3/2026).
Shinta menilai, sejumlah sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja dan mobilitas operasional agar aktivitas produksi dan distribusi berjalan baik.
Di sisi lain, ia menyebut ada sektor yang dinilai lebih memungkinkan menerapkan WFH, seperti teknologi informasi dan profesi kreatif. Selain melihat per sektor, Apindo juga menekankan perlunya menilai tipe aktivitas dan pekerjaan untuk menentukan apakah dapat dilakukan dengan skema WFH atau tidak.
Dari perspektif dunia usaha, pengaturan pola kerja seperti WFH sebaiknya diserahkan pada desain dan kebijakan internal masing-masing perusahaan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta karakteristik sektor.
Karena itu, jika wacana kebijakan ini dipertimbangkan lebih lanjut, Apindo memandang perlu ada kajian yang lebih mendalam serta ruang diskusi dengan para pelaku usaha. Shinta menilai, langkah tersebut diperlukan agar kebijakan penghematan energi bisa berjalan optimal tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak.
Shinta juga menyampaikan, dunia usaha memahami dinamika pasar energi global dapat berdampak pada peningkatan biaya energi dan logistik di dalam negeri. Ia menambahkan, pelaku usaha mencermati upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mengelola harga BBM agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang mengkaji kebijakan WFH satu hari dalam lima hari kerja. Pernyataan itu disampaikan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Menurut Airlangga, penghematan terutama berasal dari berkurangnya mobilitas yang berdampak pada konsumsi bensin. “Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” kata Airlangga dalam keterangan pers.
Airlangga menyebut pemerintah masih mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi sektor swasta serta pemerintah daerah.
Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026, meski waktu pastinya masih akan ditentukan. “Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” ujar Airlangga.
