Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendorong kemandirian industri pertahanan nasional dengan meningkatkan produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) di dalam negeri. Meski belum sepenuhnya lepas dari impor, sejumlah sektor strategis dinilai telah menunjukkan kemajuan.
Pengamat intelijen dan pertahanan Ridlwan Habib menilai arah kebijakan pemerintah kini lebih realistis dengan memprioritaskan pengadaan alutsista yang teknologinya sudah dikuasai industri nasional. Menurut dia, langkah tersebut dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan tanpa bergantung pada produk luar negeri.
“Untuk pengadaan tanpa impor, kita mulai dari alutsista yang teknologinya sudah kita kuasai penuh. Senapan, amunisi, kapal patroli, hingga kendaraan taktis seperti Maung dan Anoa, itu mayoritas sudah buatan dalam negeri,” ujar Ridlwan, Minggu (25/1/2026).
Ia menilai kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang mewajibkan pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri mengutamakan produk dalam negeri.
Ridlwan mencontohkan sektor senjata ringan sebagai salah satu capaian yang paling terlihat. PT Pindad (Persero) disebut menjadi tulang punggung produksi pistol, senapan serbu, dan amunisi kaliber kecil untuk kebutuhan TNI dan Polri. Produk seperti pistol G2 Combat dan senapan serbu seri SS dinilai telah mengurangi ketergantungan pada impor.
Kapasitas produksi amunisi juga terus ditingkatkan. Pada 2020, Pindad memproduksi sekitar 400 juta butir peluru per tahun, naik dari 225 juta butir pada tahun sebelumnya. Produksi tersebut ditargetkan meningkat hingga 600 juta butir per tahun melalui modernisasi mesin produksi.
Selain produk utama, Ridlwan menyoroti upaya peningkatan kemandirian pada aspek suku cadang. Menurutnya, semakin banyak komponen untuk pesawat, kapal, dan kendaraan tempur yang kini dapat diproduksi di dalam negeri sehingga proses perawatan dan perbaikan tidak lagi bergantung pada pasokan luar negeri.
“Untuk urusan suku cadang, kita juga jauh lebih mandiri. Sekarang banyak ‘jeroan’ pesawat, kapal, dan kendaraan tempur yang sudah diproduksi di dalam negeri. Kita tidak mau lagi alat rusak tapi harus menunggu baut dari luar negeri berbulan-bulan,” kata dia.
Meski demikian, Ridlwan mengakui masih ada tantangan besar pada komponen kunci berteknologi tinggi, seperti mesin jet dan sensor elektronik canggih. Karena itu, ia menyebut pemerintah menerapkan kebijakan ketat untuk alutsista yang masih harus diimpor.
“Kalau pun harus impor, mereka wajib bekerja sama dengan industri lokal dan membangun pabrik suku cadang di sini. Targetnya bukan sekadar beli barang, tapi menguasai rantai pasoknya,” jelas Ridlwan.
Ia menegaskan, penguasaan rantai pasok strategis menjadi faktor penting agar sistem pertahanan nasional tidak mudah terganggu akibat embargo atau sanksi suku cadang dari negara lain.
Upaya penguatan industri pertahanan juga didorong melalui sinergi antara BUMN pertahanan dan industri swasta nasional. Sejumlah perusahaan swasta disebut mulai berperan sebagai pemasok komponen presisi hingga amunisi.
Salah satunya PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (PT NKRI) di Bandung, yang disebut telah mengantongi lisensi Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen senjata, amunisi, serta suku cadang presisi bagi pesawat, kapal, dan kendaraan taktis.
