Pemerintah menyiapkan serangkaian kebijakan ekonomi menjelang dan setelah Lebaran 1447 Hijriah, mulai dari pembatasan pengajuan anggaran baru oleh kementerian/lembaga (K/L) hingga penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Langkah-langkah ini ditempuh untuk merespons dinamika ekonomi global dan domestik, sekaligus menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pembatasan pengajuan anggaran baru menjadi bagian penting dari upaya menjaga APBN tetap sehat di tengah ketidakpastian global, termasuk gejolak geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi dunia. Ia menegaskan pembatasan tersebut saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta.
“Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” kata Purbaya kepada wartawan. Kebijakan itu mencerminkan penekanan pemerintah pada efisiensi dan penentuan prioritas belanja, agar ruang fiskal tetap kuat untuk menopang program pembangunan dan pelayanan publik.
Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian pada stabilitas harga pangan selama Ramadhan hingga Idul Fitri. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa fluktuasi harga pangan pada periode tersebut tetap terkendali. Menurutnya, upaya menjaga stabilitas dilakukan sesuai arahan Presiden agar harga pangan tidak naik berlebihan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden sejak sebelum Ramadhan harga pangan tidak boleh naik berlebihan. Ini yang kami jaga,” ujar Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Stabilitas harga pangan dinilai penting untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama pada momen meningkatnya kebutuhan konsumsi saat hari besar keagamaan.
Purbaya juga menyampaikan keyakinannya bahwa daya beli masyarakat akan tetap terjaga selama Ramadhan. Ia turut menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang diperkirakan berada pada kisaran 5,6–5,7 persen. “Kalau angka terakhir sih pertumbuhan ekonomi bisa 5,6–5,7 persen,” ujarnya.
Selain kebijakan fiskal dan pengendalian harga pangan, pemerintah memastikan kesiapan layanan transportasi selama arus mudik dan balik. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan fasilitas transportasi dan pelayanan publik pada masa Lebaran 1447 Hijriah diupayakan berjalan baik, aman, dan lancar. Pernyataan itu disampaikan saat ia memantau Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan (Pusintrans) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.
“Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik dan balik dapat berjalan dengan baik,” kata Dudy.
Pasca Lebaran, pemerintah juga menerapkan kebijakan WFH bagi ASN serta mengimbau sektor swasta untuk melakukan hal serupa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan tersebut diharapkan membantu penghematan energi, terutama di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Secara keseluruhan, pembatasan pengajuan anggaran baru, pengendalian harga pangan, kesiapan layanan transportasi, serta kebijakan WFH menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan fiskal, sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan kondusif pada periode Ramadhan dan Lebaran.
