Pemerintah berencana memangkas target produksi batu bara dan nikel pada 2026 melalui penyesuaian dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Kebijakan ini disebut ditujukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar global, sekaligus mendukung perbaikan harga komoditas.
Untuk batu bara, target produksi 2026 direncanakan turun menjadi sekitar 600 juta ton. Angka tersebut lebih rendah sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi produksi 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan penurunan target produksi dimaksudkan untuk mendorong harga batu bara kembali naik dan menjaga cadangan batu bara ke depan. Ia menyebut Indonesia memasok sekitar 514 juta ton batu bara atau sekitar 43% dari total volume perdagangan dunia yang mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Menurutnya, kondisi tersebut berkontribusi terhadap tekanan penurunan harga karena pasokan dan permintaan tidak terjaga.
“Kementerian ESDM sudah rapatkan dengan Dirjen Minerba, kita akan lakukan revisi terhadap kuota RKAB. Jadi, produksi kita akan turunkan supaya harga bagus dan tambang kita untuk cucu kita,” ujar Bahlil, dikutip Senin (19/1/2026).
Selain batu bara, pemerintah juga akan menyesuaikan produksi nikel agar selaras dengan kebutuhan industri hilir di dalam negeri. Kementerian ESDM disebut akan memangkas target produksi nikel menjadi sekitar 250–260 juta ton, lebih rendah dibandingkan RKAB 2025 yang tercatat sebesar 379 juta ton.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan penyesuaian tersebut didasarkan pada kebutuhan dan kapasitas produksi smelter dalam negeri. “Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter. Kemungkinan sekitar 250-260 juta ton,” kata Tri Winarno saat ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (14/1/2026).
Tri juga menyampaikan bahwa pemangkasan produksi nikel menjadi salah satu strategi untuk mendorong kenaikan harga. Ia menyebut, setelah rencana tersebut akan diterapkan, harga nikel di pasar global sempat menembus US$ 18.000 per ton.
Ia menambahkan, proses evaluasi RKAB masih berlangsung seiring penggunaan aplikasi baru. Namun, ia menilai proses berjalan baik dan RKAB yang ada masih dapat digunakan hingga Maret. “Tapi jangan dianggap ini membuat gangguan terhadap persen RKAB, itu nggak pas. Semua baik-baik saja. Kan sampai Maret juga kita bisa pakai,” ujarnya.
