Jakarta—Pekan ketiga Januari 2026 diperkirakan menjadi periode penting bagi arah pasar keuangan global dan domestik. Investor akan mencermati rangkaian rilis data ekonomi berdampak tinggi dari Amerika Serikat, China, dan Jepang, serta keputusan kebijakan moneter dari dalam negeri.
Pasar saat ini tengah mencerna perbedaan arah pemulihan ekonomi. Amerika Serikat menunjukkan ketahanan yang kuat, sementara China masih dibayangi risiko perlambatan struktural. Di sisi lain, Jepang bergerak menuju normalisasi kebijakan setelah lama berada di era suku bunga rendah, sedangkan Indonesia dinilai mengambil langkah pragmatis untuk menjaga stabilitas.
Dari dalam negeri, perhatian tertuju pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Di tengah ketidakpastian global—mulai dari perlambatan China hingga kekuatan ekonomi AS—Bank Indonesia diproyeksikan mempertahankan BI Rate di level 4,75%. Inflasi domestik disebut terkendali di 2,92%, namun BI dinilai masih perlu menjaga daya tarik aset berdenominasi rupiah agar tetap kompetitif, termasuk melalui pengelolaan selisih suku bunga dengan The Fed.
Risiko yang menjadi sorotan adalah nilai tukar rupiah yang berada di area psikologis menembus Rp 17.000 per dolar AS. Pemangkasan suku bunga terlalu cepat saat dolar masih kuat dikhawatirkan dapat menambah tekanan depresiasi. Kebijakan menahan suku bunga dipandang memberi kepastian bagi pelaku pasar sekaligus menjaga stabilitas rupiah, meski dampaknya terhadap sektor riil yang sensitif terhadap bunga—seperti properti dan otomotif—diperkirakan belum langsung mendorong lonjakan permintaan. Sementara itu, sektor perbankan berpotensi tetap menikmati stabilitas marjin bunga bersih (NIM).
Dari China, pasar akan menunggu rilis Produk Domestik Bruto (PDB) pada Senin (19/1). Sentimen cenderung berhati-hati mengingat tren perlambatan sebelumnya. Pada kuartal III-2025, ekonomi China tumbuh 4,8% (year-on-year), melambat dari 5,2% pada kuartal sebelumnya. Tekanan datang dari ketegangan dagang dengan AS, krisis properti yang belum tuntas, serta pelemahan permintaan konsumen.
Biro Statistik Nasional China juga menilai fondasi pemulihan masih rapuh, meski target pertumbuhan tahunan sekitar 5% disebut masih mungkin tercapai. Jika PDB kuartal IV yang dirilis pekan depan berada di bawah ekspektasi pasar, khususnya di bawah 4,8%, hal itu berpotensi memperkuat kekhawatiran mengenai risiko perlambatan yang lebih tajam. Bagi Indonesia, perlambatan China menjadi sinyal kewaspadaan karena China merupakan mitra dagang utama; tekanan dapat merembet ke harga komoditas ekspor seperti batu bara dan nikel.
Selain PDB, indikator konsumsi China juga menjadi perhatian. Data terakhir menunjukkan penjualan ritel pada November 2025 hanya tumbuh 1,3% (yoy), jauh di bawah estimasi pasar 2,9% dan menjadi yang paling lambat sejak akhir 2022. Pelemahan terlihat pada sejumlah kategori, termasuk kosmetik, pakaian, dan perhiasan. Sektor terkait properti juga tercatat tertekan, dengan bahan bangunan turun 17,0% dan peralatan rumah tangga turun 19,4%.
Pelemahan konsumsi ini dinilai menambah kekhawatiran risiko deflasi di China. Di pasar keuangan, kondisi tersebut berpotensi mendorong sikap menghindari risiko (risk-off), termasuk pergeseran dana ke aset yang dianggap aman seperti dolar AS atau emas, dan dapat memengaruhi sentimen di bursa Asia.
Pelaku pasar juga menanti keputusan suku bunga acuan pinjaman (Loan Prime Rate/LPR) China pada Selasa. Konsensus memperkirakan People’s Bank of China (PBoC) mempertahankan LPR 1 tahun di 3,0% dan LPR 5 tahun di 3,5%. Pertimbangan yang mengemuka adalah stabilitas nilai tukar yuan dan margin perbankan. PBoC sebelumnya menahan suku bunga fasilitas pinjaman jangka menengah, yang dipandang memperkuat ekspektasi bahwa LPR juga tidak berubah.
Jika PBoC menahan suku bunga, pasar saham China dan Hong Kong yang mengharapkan stimulus lebih besar berpotensi merespons negatif. Sentimen tersebut dapat merembet ke kawasan, termasuk pasar negara berkembang di Asia, seiring kemungkinan penyesuaian posisi investor asing.
Dari Jepang, perhatian pasar tertuju pada dinamika inflasi dan arah kebijakan Bank of Japan (BoJ). Inflasi umum Jepang tercatat 2,9% pada November 2025, sedikit turun dari bulan sebelumnya, sementara inflasi inti bertahan di 3,0%. Artinya, inflasi berada di atas target 2% selama 44 bulan berturut-turut. Kenaikan harga disebut terjadi pada utilitas seperti listrik dan gas serta kebutuhan sehari-hari, dengan tekanan yang dinilai lebih permanen dibanding periode deflasi masa lalu.
Risalah pertemuan dan pandangan pejabat BoJ menunjukkan kecenderungan yang semakin hawkish, dengan sinyal bahwa kenaikan suku bunga lanjutan diperlukan. Saat ini suku bunga kebijakan berada di 0,75%, yang disebut sebagai level tertinggi sejak 1995. BoJ menilai Jepang telah memasuki siklus kenaikan upah dan harga yang lebih sehat, sekaligus mengingatkan risiko penundaan kebijakan yang dapat membuat inflasi lebih sulit dikendalikan di kemudian hari.
Rencana normalisasi kebijakan BoJ dipandang sebagai salah satu sumber risiko bagi pasar global, antara lain karena berpotensi memicu pembalikan strategi yen carry trade. Kondisi tersebut dapat meningkatkan volatilitas dan memengaruhi likuiditas di pasar keuangan, termasuk pergerakan pasangan mata uang yen.
Sementara itu, dari Amerika Serikat, data pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang dinilai dapat mengubah ekspektasi suku bunga global. Ekonomi AS tercatat tumbuh 4,3% (annualized) pada kuartal III-2025, lebih tinggi dari 3,8% pada kuartal sebelumnya dan melampaui estimasi awal pasar. Konsumsi masyarakat tumbuh 3,5%, terutama didorong sektor jasa kesehatan dan pariwisata, sementara ekspor melonjak 8,8%.
Kuatnya data pertumbuhan AS dinilai dapat menjadi tantangan bagi pasar negara berkembang, karena memberi ruang bagi The Federal Reserve untuk menunda pemangkasan suku bunga atau mempertahankan kebijakan ketat lebih lama. Dampaknya berpotensi menjaga indeks dolar AS tetap kuat dan menekan mata uang seperti rupiah.
Dari sisi inflasi, core PCE—indikator inflasi acuan The Fed—pada September 2025 tercatat naik 0,2% secara bulanan dan 2,8% secara tahunan. Angka ini menunjukkan disinflasi masih berlangsung namun belum mencapai target 2%. Pasar obligasi AS diperkirakan sensitif terhadap perkembangan tersebut; jika inflasi bertahan di 2,8%, imbal hasil US Treasury berpeluang tetap tinggi dan menjaga biaya pinjaman global tetap mahal.
Di dalam negeri, indikator moneter menunjukkan perkembangan yang lebih positif. Bank Indonesia melaporkan uang beredar dalam arti luas (M2) pada November 2025 tumbuh 8,3% (yoy) menjadi Rp 9.891,60 triliun, meningkat dari 7,7% pada Oktober. Nilai tersebut juga menjadi rekor nominal tertinggi sepanjang pencatatan.
Percepatan M2 dipandang mencerminkan likuiditas yang melimpah di sistem perekonomian. Kenaikan ini disebut sejalan dengan pertumbuhan kredit dan faktor musiman akhir tahun, termasuk peningkatan belanja pemerintah serta konsumsi rumah tangga. Bagi pasar saham dan obligasi, kondisi likuiditas yang longgar dinilai dapat menjadi sentimen positif karena mengurangi risiko kekeringan likuiditas di sektor perbankan.
Dengan padatnya agenda data dan kebijakan dari tiga ekonomi besar serta keputusan Bank Indonesia, pelaku pasar diperkirakan akan bersikap lebih selektif dan sensitif terhadap kejutan data. Arah pergerakan aset berisiko, nilai tukar, dan imbal hasil obligasi diperkirakan banyak ditentukan oleh kombinasi sinyal pertumbuhan China, ketahanan ekonomi AS, serta langkah normalisasi kebijakan moneter Jepang, di tengah upaya Indonesia menjaga stabilitas domestik.
