Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyurati seluruh negara anggota pada 28 Januari 2026 untuk memperingatkan bahwa organisasi tersebut tengah menghadapi krisis keuangan. Dalam surat itu, Guterres menyebut adanya risiko keruntuhan keuangan yang dapat terjadi dalam waktu dekat, di tengah tunggakan iuran tahunan dan persoalan lainnya.

Indonesia turut menerima surat tersebut. Namun, pemerintah memastikan kewajiban iuran Indonesia kepada PBB telah ditunaikan sepenuhnya.

“Memang pada 28 Januari itu, Sekjen PBB mengirimkan surat ke seluruh negara anggota PBB terkait situasi keuangan yang dialami PBB saat ini. Dari Indonesia yang dapat disampaikan adalah, kita telah melaksanakan kewajiban kita, kontribusi kita terhadap PBB itu telah kita bayarkan secara full (penuh),” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Yvonne Mewengkang kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

Yvonne menambahkan, Indonesia mendorong negara-negara anggota lain untuk memenuhi kewajiban kontribusi mereka. “Kita juga sudah koordinasi tadi dengan Dirjen Kerjasama Multilateral, dan mungkin saat ini posisi Indonesia adalah lebih ke mendorong negara-negara untuk memenuhi kewajiban kontribusi mereka,” ujarnya.

Dalam suratnya, Guterres juga mendesak negara-negara anggota menyetujui perombakan aturan keuangan PBB. Ia sekaligus menyerukan agar iuran tahunan dibayarkan, mengingat kondisi kas dan likuiditas PBB disebut tidak memadai untuk menjaga operasional organisasi tetap berjalan.

“Jika menyangkut pembayaran, sekarang atau tidak sama sekali, kita tidak memiliki cadangan kas dan likuiditas yang cukup untuk terus berfungsi. Seperti yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya,” kata Wakil Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq kepada wartawan di Markas PBB, New York, Jumat, 30 Januari 2026.