Menteri Keuangan Nguyen Van Thang menyampaikan tanggapan tertulis atas petisi pemilih di Kota Ho Chi Minh terkait rencana pemberlakuan pajak pada transaksi emas batangan. Petisi tersebut diteruskan oleh Komite Petisi dan Pengawasan Warga Majelis Nasional setelah sidang ke-10 Majelis Nasional ke-15.
Dalam petisinya, para pemilih menilai pengenaan pajak pada transaksi emas batangan dapat memengaruhi hak dan kepentingan sah warga, meningkatkan biaya transaksi, berdampak pada psikologi kepemilikan emas, serta berpotensi memengaruhi stabilitas pasar emas.
Menanggapi hal itu, Kementerian Keuangan menyatakan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pribadi Nomor 109/2025 mengatur pajak penghasilan pribadi sebesar 0,1% dari harga pengalihan untuk setiap transaksi batangan emas.
Kementerian menyebut usulan pajak atas pengalihan emas batangan telah ditinjau dan dipelajari secara menyeluruh berdasarkan rangkuman pendapat berbagai lembaga, kementerian, sektor, serta opini publik. Usulan tersebut juga telah disetujui komite Majelis Nasional dan mayoritas anggota Majelis Nasional.
Dalam ketentuan undang-undang itu, pemerintah diwajibkan menetapkan ambang batas pajak untuk emas batangan. Tujuannya, menurut Kementerian Keuangan, agar individu yang membeli dan menjual emas untuk keperluan tabungan dan penyimpanan—bukan untuk kegiatan bisnis—dapat dikecualikan, sejalan dengan praktik masyarakat yang membeli dan menimbun emas.
Untuk memastikan kelayakan pelaksanaan, undang-undang tersebut menugaskan pemerintah mengatur ambang batas pajak, waktu pemungutan, serta penyesuaian tarif pajak penghasilan pribadi atas pengalihan emas batangan sesuai peta jalan pengelolaan pasar emas.
Kementerian Keuangan menjelaskan, berdasarkan peta jalan tersebut, pemerintah akan memutuskan pemungutan pajak atas transaksi pengalihan emas batangan ketika kondisi pengelolaan pasar emas memenuhi persyaratan pemungutan dan pengelolaan pajak.
“Peraturan ini tidak memengaruhi hak dan kepentingan sah masyarakat, tidak mengganggu pasar, dan merupakan langkah yang diperlukan untuk membantu mengekang spekulasi emas dan berkontribusi pada stabilisasi pasar emas,” tegas Kementerian Keuangan.
Skema perhitungan pajak mengacu pada nilai pengalihan setiap transaksi. Dengan tarif 0,1%, besaran pajak ditentukan dengan mengalikan harga jual emas batangan dengan tarif tersebut. Sebagai ilustrasi, jika seseorang menjual emas batangan seharga 500 juta VND, maka pajak penghasilan pribadi yang harus dibayar adalah 500.000 VND (500 juta VND × 0,1%).
Meski undang-undang menetapkan tanggal efektif 1 Juli, pemerintah akan menentukan jangka waktu spesifik penerapan pajak atas jual beli emas batangan.
