Kinerja ekonomi Indonesia dinilai masih berada dalam kondisi yang relatif solid. Produk domestik bruto (PDB) kuartal III 2025 tumbuh 5,04% secara tahunan (year-on-year/yoy). Inflasi bergerak moderat di kisaran 2,72–2,92%, sementara inflasi inti bertahan sekitar 2,36–2,38%. Sejumlah indikator lain juga menunjukkan ketahanan, seperti PMI manufaktur yang tetap berada di zona ekspansi, penjualan ritel yang menguat, serta keyakinan konsumen yang masih tinggi.
Namun, di tengah data yang cenderung positif itu, pasar keuangan tetap menunjukkan kegelisahan. Rupiah bergerak di kisaran 16,8–16,9 ribu per dolar AS, yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sempat naik dari sekitar 6,1% menuju 6,3%, dan credit default swap (CDS) 5 tahun turut bergerak naik. Kondisi tersebut muncul ketika Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga 7-Day Reverse Repo Rate (7DRR) pada 4,75% dan cadangan devisa berada sekitar US$156,5 miliar.
Dengan posisi cadangan devisa tersebut, pelemahan nilai tukar tidak dipandang semata-mata sebagai kekurangan amunisi stabilisasi. Tekanan pada rupiah dinilai lebih terkait dengan kenaikan premi risiko. Premi risiko cenderung meningkat ketika pelaku pasar meragukan konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, dan ketegasan tata kelola.
Dalam konteks ini, sinyal kebijakan yang tidak konsisten disebut berpotensi menjadi “pajak tersembunyi” bagi perekonomian. Keputusan yang semula menyatakan “izin dicabut” namun kemudian berubah menjadi “boleh beroperasi” dapat memunculkan persepsi bahwa aturan dapat dinegosiasikan. Selain itu, rumor kebijakan yang dibiarkan berlarut—misalnya isu pekerja dapur program makan bergizi berubah menjadi aparatur sipil negara (ASN)—memicu pertanyaan pasar mengenai rigiditas belanja pegawai, ruang defisit, dan prioritas anggaran.
Isu mengenai independensi bank sentral juga memperbesar efek ketidakpastian. Puncak kenaikan yield disebut terjadi pada hari munculnya pemberitaan pencalonan figur berelasi politik untuk posisi strategis di BI. Meski tren kenaikan telah dimulai lebih awal, waktu terjadinya puncak tersebut dipandang menunjukkan besarnya bobot persepsi institusional di mata investor. Ketika risiko perubahan preferensi kebijakan dinilai meningkat, investor cenderung meminta kompensasi risiko yang lebih tinggi.
Tekanan terhadap rupiah juga datang dari kebutuhan valuta asing korporasi besar, termasuk BUMN energi dan entitas besar lain. Permintaan valas semacam ini dinilai bersifat struktural. Jika manajemen lindung nilai dan penjadwalan pembelian valas tidak ditata, permintaan tersebut dapat menekan likuiditas pasar, memperlebar spread, dan memicu kepanikan. BI dapat menstabilkan pasar, tetapi tidak dapat menggantikan disiplin korporasi.
Dari sisi eksternal, bantalan yang tersedia memberi sinyal ganda. Neraca berjalan berbalik surplus 1,1% dari PDB pada kuartal III 2025, tetapi neraca pembayaran tetap defisit sekitar US$6,4 miliar. Surplus perdagangan juga menyempit ke kisaran US$2–4 miliar per bulan seiring melemahnya ekspor. Kombinasi ini membuat nilai tukar lebih peka terhadap sentimen.
Di dalam negeri, masalah transmisi kebijakan turut memperberat kondisi. Pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2025 tercatat sekitar 9%, kredit UMKM sempat mengalami kontraksi, porsi special rate masih sekitar 27% dari dana pihak ketiga (DPK), dan undisbursed loan tetap besar. Penurunan suku bunga kebijakan tidak otomatis menurunkan bunga kredit jika perbankan menahan selera risiko dan lebih memilih segmen yang dianggap aman. Akibatnya, perekonomian tampak kuat pada indikator utama, tetapi dinilai lebih lemah pada saluran pembiayaan produktif.
Untuk memperjelas arah kebijakan, terdapat tiga agenda yang disebut dapat diukur. Pertama, pemerintah diminta mengunci konsistensi regulasi dengan menetapkan satu otoritas penegak keputusan dan memastikan sanksi berjalan tanpa kompromi. Kedua, disiplin fiskal perlu dijaga secara transparan. Defisit 2025 tercatat 2,92% dari PDB, mendekati batas 3%, sehingga setiap program baru dinilai perlu disertai sumber pembiayaan yang jelas, jadwal belanja yang realistis, serta laporan risiko yang terbuka. Ketiga, BI perlu menegaskan independensi melalui keputusan profesional berbasis mandat stabilitas dan dokumentasi yang terbuka.
Indonesia saat ini memegang peringkat investment grade di kisaran BBB/Baa2 dengan outlook stabil. Status tersebut dinilai memberi bantalan, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga jarak antara kebijakan publik dan kepentingan jangka pendek. Pasar dapat menaikkan premi risiko jauh lebih cepat daripada lembaga pemeringkat mengubah peringkat, sehingga fokus dinilai perlu diarahkan pada hal-hal konkret seperti proses seleksi jabatan publik yang transparan, komunikasi yang disiplin, serta koordinasi fiskal-moneter yang konsisten.
Pada akhirnya, stabilitas ekonomi dinilai bertumpu pada kepastian. Kepastian dapat menurunkan premi risiko, yang berpotensi menguatkan rupiah, menurunkan yield, dan membuka ruang kredit yang lebih murah bagi sektor riil. Pemerintah dan BI disebut perlu menutup celah ambiguitas, menertibkan sinyal kebijakan, dan menjaga tata kelola sebagai garis pertahanan pertama, karena tanpa kepastian, cadangan devisa besar dan suku bunga tinggi dinilai belum tentu cukup untuk meredam gejolak.
