Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dan Morowali, Sulawesi Tengah, resmi masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan pemerintah pusat pada 14 Oktober 2024. Penetapan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Daftar Proyek Strategis Nasional.
Dalam lampiran peraturan tersebut, Neo Energi Parimo Industrial Estate (NEPIE) tercatat pada nomor urut 114, sementara Neo Energi Morowali Industrial Estate (NEMIE) pada nomor urut 119.
Menindaklanjuti penetapan itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyatakan pemerintah provinsi mulai mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung untuk memastikan kelancaran pengembangan kawasan industri. Salah satu fokus yang dikebut adalah kesiapan energi sebagai fondasi kawasan industri.
“Kita akan selesaikan dulu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Banggaiba, Kabupaten Sigi. Setelah itu, baru kita bangun jaringan listrik masuk ke kawasan NEPIE di Kabupaten Parimo,” ujar Anwar Hafid di Parigi, Sabtu, 24 Januari 2026.
Anwar menjelaskan, konsep kawasan industri yang akan dibangun di Parimo dirancang berbeda dengan kawasan industri lain di Sulawesi Tengah. NEPIE disebut sebagai kawasan industri hijau karena kebutuhan energinya direncanakan bersumber dari PLTA.
Ia juga menyebut bahan baku utama untuk kawasan industri NEPIE berasal dari Kabupaten Morowali, terutama material low grade yang selama ini hanya diolah setengah jadi. “Yang setengah jadi di Morowali akan diproses di sini. Bukan hanya dari Morowali, tidak menutup kemungkinan juga dari daerah lain,” kata Anwar.
Menurut Anwar, pemerintah provinsi ke depan tidak akan lagi memberikan izin pembangunan smelter atau industri yang tidak berorientasi pada kelestarian lingkungan. NEPIE yang berlokasi di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parimo, diharapkan menjadi contoh pengembangan kawasan industri berbasis energi bersih di Sulawesi Tengah.
Selain infrastruktur dan energi, Pemprov Sulawesi Tengah juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal agar dapat terlibat dalam aktivitas industri. “Tahun ini kita sudah mulai melatih tenaga kerja lokal,” ujarnya. Ia menambahkan, daerah juga akan mendapatkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk penguatan kompetensi tenaga kerja.
Terkait potensi konflik lahan, Anwar menyatakan pemerintah daerah akan menangani persoalan tersebut secara bijak agar tidak merugikan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor. “Konflik lahan kita tangani sebaik-baiknya, supaya masyarakat tidak dirugikan dan perusahaan tetap bisa berjalan,” katanya.
Dengan persiapan energi, SDM, dan tata kelola lahan, pemerintah provinsi berharap PSN NEPIE dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta membuka lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat lokal.
Persiapan pembukaan kawasan industri NEPIE disebut telah dilakukan sejak 2023 oleh PT Anugrah Tekhnik Industri (ATHI), anak perusahaan PT Anugrah Neo Energy Materials (Neo Energy), dengan luasan sekitar 20 hektare di Desa Siniu. Saat ini, pembangunan kantor kawasan industri sebagai salah satu syarat keberlanjutan izin telah mulai dilakukan.
