Pakar Diplomasi dan Politik Luar Negeri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Ratih Herningtyas, S.IP., M.A., menilai keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menarik diri dari puluhan organisasi internasional serta menghentikan pendanaan terhadap berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencerminkan arah kebijakan luar negeri yang semakin unilateral di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Kebijakan tersebut tertuang dalam memorandum presiden yang ditandatangani pada 7 Januari 2026. Dokumen itu mengarahkan AS untuk menarik partisipasi dan pendanaan dari total 66 organisasi internasional, yang terdiri dari 31 entitas berafiliasi dengan PBB dan 35 organisasi non-PBB yang dinilai “bertentangan dengan kepentingan nasional” Washington.
Ratih menyebut langkah itu menunjukkan menguatnya prinsip America First dalam kebijakan luar negeri AS, sekaligus kecenderungan mengabaikan mekanisme kerja sama multilateral yang telah dibangun selama puluhan tahun.
Menurutnya, penarikan AS dari organisasi internasional tidak semata berkaitan dengan upaya penghematan anggaran, melainkan juga menandakan ketidaksesuaian antara prioritas pemerintahan Trump dengan agenda global, terutama pada isu perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan kerja sama transnasional.
Ia menyoroti bahwa sejumlah organisasi yang ditinggalkan berkaitan dengan isu lingkungan, pembangunan berkelanjutan, migrasi, dan hak asasi manusia—bidang yang selama ini menjadi titik temu dalam diplomasi multilateral. Dalam pandangannya, AS terlihat memilih mengejar kepentingan nasional secara sepihak, terlepas dari konsekuensi terhadap kerja sama global.
Ratih juga menilai penarikan dukungan dan pendanaan AS berpotensi berdampak signifikan terhadap agenda PBB dan badan internasional lain, mengingat AS merupakan salah satu donor terbesar. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat mendorong lembaga-lembaga internasional mencari sumber pendanaan alternatif di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ia memperingatkan, tanpa komitmen finansial dari AS, sejumlah program strategis global—terutama yang berkaitan dengan iklim, kesehatan, dan pembangunan—berisiko menghadapi hambatan. Situasi itu juga dinilai dapat melemahkan posisi PBB sebagai forum utama kerja sama internasional.
Lebih jauh, Ratih menekankan bahwa dampak kebijakan luar negeri yang unilateral tidak hanya menyangkut aspek teknis anggaran, tetapi juga prinsip dasar diplomasi global. Ketika negara besar meragukan kerja sama multilateral, hal tersebut berpotensi menggerus solidaritas global dan mendorong negara lain meninjau ulang komitmen mereka.
Menurutnya, kebijakan serupa dapat menginspirasi negara lain untuk keluar dari komitmen multilateral, yang pada akhirnya merusak tatanan kerja sama global dalam menghadapi tantangan bersama.
