Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menandatangani enam paket pekerjaan supervisi pembangunan infrastruktur strategis sebagai bagian dari penguatan pembangunan Tahap II. Penandatanganan berlangsung di Kantor Kemenko 3, Nusantara, Selasa (16/12/2025), dan diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan legislatif serta yudikatif menuju target berfungsinya Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Dengan penandatanganan enam paket tersebut, total 26 dari 28 paket pekerjaan Tahap II (2025–2028) telah ditandatangani. Paket yang sudah diteken terdiri atas 14 paket pembangunan fisik dan 12 paket manajemen konstruksi/supervisi. Capaian ini menandai kesiapan Otorita IKN memasuki fase pelaksanaan konstruksi yang lebih intensif, terencana, dan terintegrasi.
Enam paket supervisi yang ditandatangani meliputi supervisi pembangunan jalan kawasan kompleks legislatif, jalan kawasan kompleks yudikatif, jalan kawasan pendukung, Embung 1B, Embung 1C, serta pembangunan kolam retensi. Seluruh paket mencakup penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung untuk memastikan pekerjaan sesuai standar mutu, tepat waktu, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel.
Rincian enam paket supervisi tersebut adalah: supervisi pembangunan jalan kawasan kompleks legislatif dengan dukungan 28 personel dan masa kerja Desember 2025 hingga Oktober 2027 melalui kerja sama operasi (KSO) PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT. Formasi Empat Polaselaras Konsultan, dan PT. Aksara Karya Konsultan; supervisi pembangunan jalan kawasan kompleks yudikatif melibatkan 23 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai Desember 2027 melalui KSO PT. Perentjana Djaja dan PT. Disiplan Consult; serta supervisi pembangunan jalan kawasan pendukung dengan 25 personel untuk periode Desember 2025 hingga Desember 2027 melalui KSO PT. Formasi Empat Polaselaras Konsultan, PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), dan PT. Pola Teknik Konsultan.
Selain itu, supervisi pembangunan Embung 1B melibatkan 36 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai November 2027 melalui KSO PT. Rayakonsult dan PT. Caturbina Guna Persada. Supervisi pembangunan Embung 1C juga melibatkan 36 personel untuk periode Desember 2025 hingga November 2027 melalui KSO PT. Mitra Utama Kenzo, PT. Agrinas Palma Nusantara (Persero), dan PT. Antusias Raya. Adapun supervisi pembangunan kolam retensi melibatkan 34 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai November 2027 melalui KSO PT. Rayakonsult, PT. Hilmy Anugerah, dan PT. Caturbina Guna Persada.
Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto menegaskan pelaksanaan supervisi harus berpedoman pada kontrak dan prinsip profesionalitas. Ia menyatakan bahwa ruang lingkup supervisi dalam kontrak tidak boleh diubah, dan jika terjadi penyimpangan lebih dari 10 persen kontrak dapat diterminasi. Bimo juga menekankan pentingnya laporan yang jelas, kehadiran yang dilakukan secara digital, serta kewajiban tenaga ahli dan pendukung berada di lokasi.
Menurut Bimo, seluruh pekerjaan pembangunan IKN mengarah pada satu tujuan, yakni memastikan Nusantara siap berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Melalui penandatanganan enam paket supervisi ini, Otorita IKN menyatakan komitmennya untuk menjaga pembangunan berjalan tepat waktu, berkualitas, dan berkelanjutan melalui pengawasan yang kuat dan kolaborasi para pemangku kepentingan.
