Menjelang akhir 2025, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali menguat. Pemerintah memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi 2025 tidak akan lebih rendah dari capaian 2024 yang berada di kisaran 5 persen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 berpotensi lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,04 persen, sehingga diharapkan mampu mengangkat pertumbuhan secara year-on-year.
Sejumlah indikator dinilai mendukung proyeksi tersebut. Senior Equity Research Analyst Mirai Asset Sekuritas Indonesia, Faras Farhan, menyebut pada kuartal IV 2025 terlihat perbaikan di beberapa sisi. Ia menyoroti adanya peningkatan pada manufacturing PMI serta belanja konsumen, yang salah satunya terdorong oleh bantuan fiskal dari Kementerian Keuangan.
Berdasarkan proyeksi Mirai Asset, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 diperkirakan berada di kisaran 5,1–5,15 persen. Tren pertumbuhan itu diperkirakan berlanjut pada 2026 di sekitar 5,2 persen. Faras menjelaskan, proyeksi tersebut ditopang oleh tiga faktor utama, yakni peningkatan foreign direct investment (FDI), penguatan sektor manufaktur melalui hilirisasi, serta stimulus fiskal untuk mendorong permintaan domestik.
Namun, di balik optimisme tersebut, masih ada persoalan mendasar yang membuat pertumbuhan ekonomi dinilai belum sepenuhnya terasa oleh masyarakat luas. Faras menilai tantangan utama perekonomian saat ini bukan pada sisi penawaran, melainkan sisi permintaan, terutama terkait daya beli. Menurutnya, persoalan kunci adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan belanja.
Kondisi itu tercermin dari melemahnya konsumsi rumah tangga meski pertumbuhan ekonomi relatif stabil. Faras juga menyoroti gejala menyusutnya kelas menengah (shrinking middle class), ketika sebagian masyarakat kelas menengah mengalami penurunan kemampuan ekonomi. Ia mencontohkan, konsumsi yang dilakukan melalui skema paylater dapat menjadi sinyal bahwa pengeluaran sudah melampaui pendapatan. Dalam pandangannya, situasi tersebut menunjukkan pertumbuhan yang tercatat secara statistik belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan riil.
Selain daya beli, efisiensi investasi juga menjadi sorotan. Faras menyebut Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih berada di atas 6 bahkan mendekati 9. Tingginya ICOR mengindikasikan investasi yang masuk belum efisien dalam mendorong pertumbuhan output. Ia menilai hal ini berkaitan dengan arus investasi yang lebih banyak masuk ke sektor basic materials dan infrastruktur, yang membutuhkan waktu panjang sebelum dampaknya terasa pada ekonomi riil. Akibatnya, efek rambatan investasi (trickle-down effect) belum langsung dirasakan masyarakat.
Dari sisi kebijakan, Faras menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa yang menginjeksi dana sekitar Rp276 triliun ke perbankan dapat menjadi solusi cepat untuk mendorong aktivitas ekonomi jangka pendek. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperlancar penyaluran kredit dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Meski demikian, ia mengingatkan perlunya diimbangi strategi fiskal jangka panjang, termasuk penguatan daya beli melalui kebijakan pajak.
Salah satu wacana yang dinilai dapat mendorong konsumsi adalah penurunan tarif PPN dari 11 persen menjadi 10 persen. Menurut Faras, penurunan satu persen berpotensi memberi dorongan signifikan terhadap konsumsi, mengingat tarif PPN Indonesia dinilai relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara ASEAN.
Ke depan, tantangan pemerintah adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin pada angka PDB, tetapi juga dirasakan masyarakat. Pertumbuhan yang berkualitas mensyaratkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan riil, serta pemerataan manfaat pembangunan. Tanpa hal tersebut, optimisme pertumbuhan berisiko berhenti sebagai statistik, sementara kegelisahan masyarakat tetap terasa dalam kehidupan sehari-hari.
