Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan terus memperkuat pengawasan sektor perbankan seiring meningkatnya kompleksitas aktivitas perbankan, ragam layanan yang kian luas, serta percepatan digitalisasi. Penguatan pengawasan tersebut diharapkan membuat industri perbankan lebih tangguh menghadapi gejolak dan semakin mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, saat menjadi pembicara dalam The EMEAP-BCBS-FSI 20th Asia-Pacific High-level Meeting on Banking Supervision serta Senior Official Meeting East Asia Pacific Central Banks Working Group on Banking Supervision yang digelar pada 27–29 Januari 2026 di Tianjin, Tiongkok.
Dalam siaran pers OJK yang dirilis Rabu (04/2), disebutkan bahwa pertemuan tingkat tinggi tersebut membahas sejumlah isu strategis sektor perbankan di kawasan Asia-Pasifik. Topik yang dibahas antara lain prospek stabilitas keuangan dan emerging risks, regulasi dan daya saing perbankan, aset kripto beserta tantangan pengaturan dan pengawasannya, dinamika pengawasan perbankan, serta isu penipuan digital (digital fraud).
Dian menilai regulasi sektor keuangan, khususnya perbankan, menjadi semakin kompleks seiring perkembangan industri. Karena itu, menurutnya, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan kapabilitas yang kuat. Ia menjelaskan, kompleksitas didorong oleh beragamnya aktivitas perbankan, percepatan digitalisasi, evolusi modus penipuan dan pencucian uang, serta pembelajaran dari krisis perbankan global yang menegaskan pentingnya penguatan kerangka regulasi dan pengawasan berbasis prinsip kehati-hatian.
Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK mendorong peningkatan kapabilitas pengawasan melalui pemanfaatan advanced supervisory technology (suptech) berbasis kecerdasan artifisial dan machine learning, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, OJK menyatakan tetap mendukung perbankan memperluas kegiatan usaha dan meningkatkan daya saing dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Sejalan dengan meningkatnya inklusi keuangan dan perubahan preferensi nasabah akibat digitalisasi, OJK juga mendorong transformasi digital perbankan melalui Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. Dokumen itu disebut menjadi landasan strategis untuk memperkuat ketahanan, daya saing, dan kontribusi sektor perbankan terhadap perekonomian nasional.
Selain itu, OJK memperkuat ketahanan digital melalui Pedoman Resiliensi Digital serta Pedoman Tata Kelola AI guna memitigasi risiko digital yang semakin kompleks. OJK juga memberi perhatian khusus pada risiko digital fraud yang berkaitan dengan aset kripto.
Menurut Dian, meskipun aset kripto berpotensi meningkatkan efisiensi sistem keuangan, terdapat risiko penyalahgunaan, termasuk untuk mengaburkan dana ilegal. Karena itu, ia menekankan perlunya penguatan pengaturan dan pengawasan, serta koordinasi lintas lembaga dan lintas negara. Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas yurisdiksi mengingat transaksi aset kripto bersifat lintas batas.
OJK menyatakan partisipasi dalam forum tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan kualitas pengawasan perbankan, serta merespons secara proaktif tantangan dan risiko sektor keuangan global guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Adapun The EMEAP-BCBS-FSI 20th Asia-Pacific High-level Meeting on Banking Supervision merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks Working Group on Banking Supervision (EMEAP WGBS), Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), dan Financial Stability Institute (FSI).
