Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pihak terkait berencana segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau Task Force Reformasi Integritas Pasar Modal. Pembentukan satgas ini disebut sebagai komitmen lanjutan untuk mempercepat agenda reformasi integritas pasar modal Indonesia yang sebelumnya telah diumumkan melalui delapan rencana aksi.
Pjs. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari mengatakan rencana pembentukan satgas tersebut telah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pernyataan itu disampaikan Friderica dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026, Jumat, 6 Februari 2026.
Friderica menilai dinamika yang terjadi di pasar modal belakangan ini menjadi momentum refleksi bahwa pertumbuhan yang tinggi saja tidak cukup. Menurutnya, diperlukan langkah perbaikan agar pertumbuhan pasar modal menjadi lebih berkualitas.
OJK menyatakan reformasi integritas pasar modal dilakukan bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), pelaku industri, serta para pemangku kepentingan. Dalam agenda tersebut, OJK mencanangkan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal.
Delapan rencana aksi itu meliputi kebijakan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen, pengungkapan ultimate beneficial ownership (UBO), serta perluasan pengungkapan tipe investor dan kepemilikan saham dari sebelumnya lima persen menjadi di atas satu persen. Reformasi juga mencakup demutualisasi bursa efek, penegakan peraturan dan sanksi, peningkatan tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta penguatan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pelaku industri jasa keuangan.
Friderica menjelaskan, satgas nantinya akan berperan memastikan delapan rencana aksi tersebut terealisasi dalam waktu yang tidak lama dan sesuai timeline yang telah ditetapkan. Ia juga menyebut evaluasi realisasi rencana aksi itu menjadi respons terhadap hasil pertemuan dengan MSCI beberapa hari sebelumnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa pasar modal merupakan “jendela” integritas suatu negara. Ia mengingatkan agar jendela tersebut tidak dipandang “buram” oleh pihak luar maupun investor, karena dapat berdampak panjang meski kondisi makroekonomi dinilai solid.
Airlangga mengatakan Presiden meminta agar situasi tersebut segera direspons dan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ia menambahkan, perkembangan reformasi perlu dikomunikasikan secara transparan kepada investor dan lembaga pemeringkat internasional agar persepsi serta kepercayaan terhadap sektor keuangan Indonesia tetap terjaga.
Pemerintah berharap langkah pembentukan satgas dapat membantu menjaga tenggat waktu, jadwal, dan agenda reformasi, sehingga kepercayaan pasar dapat terus dipulihkan.
