Menteri Konstruksi Tran Hong Minh menegaskan pentingnya memprioritaskan alokasi sumber daya bagi proyek-proyek infrastruktur utama yang memiliki efek limpahan dan keterkaitan antarwilayah. Menurutnya, terobosan pembangunan infrastruktur hanya dapat dicapai melalui persiapan strategis, perencanaan matang, model mobilisasi yang tepat, serta keterlibatan kuat seluruh sistem politik.
Pernyataan itu disampaikan dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas yang tercantum dalam Resolusi dan dokumen Kongres Nasional Partai ke-13, termasuk upaya merampingkan dan menata ulang aparat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta pembaruan mekanisme dan kebijakan.
Dalam pemaparannya, Menteri menyebut sektor konstruksi mencatat hasil yang menonjol. Pertumbuhan sektor ini diperkirakan melampaui 9% dan berkontribusi sekitar 17,1% terhadap PDB, atau setara dengan sekitar 1,96 poin persentase terhadap pertumbuhan PDB nasional. Skala, kecepatan, dan efisiensi investasi infrastruktur juga dinilai meningkat, mempertegas peran infrastruktur dalam pembangunan sosial-ekonomi.
Menteri merinci empat capaian utama. Pertama, penguatan kerangka kelembagaan untuk pengembangan infrastruktur yang inovatif, termasuk melalui pelaksanaan berbagai proyek, amandemen dan penambahan undang-undang, serta peningkatan sistem perencanaan agar kerangka infrastruktur strategis terintegrasi secara menyeluruh.
Kedua, pembangunan infrastruktur transportasi disebut berkembang kuat dan lebih terkoordinasi, dengan sejumlah proyek utama selesai lebih cepat dari jadwal. Hingga akhir 2025, total jalan tol utama yang beroperasi ditargetkan mencapai 3.345 kilometer, ditambah 458 kilometer jalan layang dan jalan akses yang beroperasi. Pada periode 2021–2025 saja, sebanyak 2.025 kilometer jalan tol telah selesai dibangun dan dibuka untuk lalu lintas, hampir dua kali lipat dibanding total kilometer jalan tol yang dibangun dalam 20 tahun sebelumnya.
Dari sisi logistik, kapasitas total sistem pelabuhan laut meningkat hampir 1,3 kali dibanding 2020, dari 730 juta ton menjadi 900 juta ton. Kapasitas total bandara juga meningkat lebih dari 1,6 kali, dari 92,4 juta penumpang pada 2020 menjadi 155 juta penumpang. Perkembangan ini disebut membantu menurunkan biaya logistik dari 21% PDB pada 2018 menjadi sekitar 17% PDB saat ini, sehingga memperkuat daya saing nasional.
Pembangunan dan peningkatan bandara juga terus didorong, termasuk proyek bandara Long Thanh, Gia Binh, dan Phu Quoc, serta penyelesaian terminal T2 Noi Bai dan terminal T3 Tan Son Nhat. Di sektor perkeretaapian, pemerintah mendorong pengembangan jaringan kereta nasional, termasuk kereta cepat pada koridor utara–selatan, jalur Lao Cai–Hanoi–Hai Phong, jalur yang menghubungkan rute internasional, pelabuhan laut, dan bandara. Pengembangan kereta perkotaan di Hanoi dan Ho Chi Minh City juga disebut sedang dipromosikan.
Ketiga, infrastruktur perkotaan, perumahan, serta infrastruktur sosial-teknis dinilai berkembang lebih cepat dan semakin memenuhi kebutuhan masyarakat serta dunia usaha. Dibanding 2020, tingkat urbanisasi mencapai 45% atau naik 5%. Akses air bersih bagi penduduk perkotaan mencapai 94% atau naik 3%, sementara luas rata-rata perumahan per orang mencapai 30 meter persegi atau meningkat 5,6 meter persegi.
Secara nasional, lebih dari 682.000 unit perumahan sosial telah dibangun, dan lebih dari 334.200 rumah sementara atau rumah rusak telah dihilangkan. Menteri menyebut program ini sebagai “proyek nasional khusus” yang mencerminkan kehendak Partai dan aspirasi rakyat.
Keempat, fondasi untuk infrastruktur hijau, infrastruktur digital yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta pengembangan kota pintar disebut mulai terbentuk.
Meski demikian, Menteri juga mengakui masih terdapat keterbatasan dalam investasi pembangunan infrastruktur, antara lain kesenjangan dalam skala, kualitas, konsistensi, dan konektivitas antarwilayah, serta belum adanya terobosan yang seragam. Ia menilai perencanaan infrastruktur memang sering mendahului investasi, namun pada sejumlah kasus lebih berfokus mengatasi kemacetan yang ada ketimbang membuka ruang pertumbuhan baru.
Sejumlah kota besar, menurutnya, masih menghadapi kemacetan lalu lintas, kelebihan beban infrastruktur sosial-teknis, polusi lingkungan, banjir, serta kekurangan perumahan perkotaan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Komite Partai Kementerian Konstruksi disebut telah meneliti dan mengusulkan berbagai tugas dan solusi. Salah satunya adalah melanjutkan inovasi dalam pengembangan dan penerapan hukum agar sesuai kebutuhan pembangunan nasional pada era baru, termasuk melembagakan pedoman dan kebijakan Partai secara penuh dan tepat waktu.
Menteri juga mendorong mekanisme percontohan dan kebijakan khusus bagi proyek infrastruktur nasional utama guna mempersingkat waktu persiapan dan pelaksanaan. Selain itu, ia menekankan perlunya desentralisasi secara tegas terkait investasi, pengelolaan, dan pengoperasian infrastruktur kepada pemerintah daerah, serta pengurangan dan penyederhanaan prosedur administrasi untuk memudahkan warga dan pelaku usaha.
Dalam perencanaan, ia menekankan penyempurnaan sistem perencanaan sektoral dan indikator pembangunan dengan visi jangka panjang, proaktif, dan stabil. Kerangka ini diharapkan dapat memandu arah pembangunan yang seimbang dan harmonis lintas sektor, sekaligus memastikan efisiensi investasi. Ia juga menegaskan prioritas pada proyek-proyek utama yang berdampak luas, memperkuat keterkaitan regional, menciptakan koridor ekonomi baru, serta mendorong konstruksi hijau dan rendah emisi.
Di sisi pembiayaan, Menteri menyatakan fokus perlu bergeser dari sekadar “memobilisasi” menjadi “membuka dan memelihara” sumber daya untuk investasi infrastruktur. Ia mengusulkan penguatan mekanisme “infrastruktur yang didanai infrastruktur” melalui pemanfaatan lahan secara efisien untuk reinvestasi, pengembangan instrumen keuangan baru untuk menarik dana menganggur dari masyarakat serta lembaga keuangan internasional, dan dukungan bagi dunia usaha dalam mengakses informasi lahan, infrastruktur, kredit, dan perencanaan.
Pemerintah juga didorong memperluas investasi swasta dan skema kemitraan pemerintah-swasta (PPP) di sektor-sektor kunci untuk menciptakan iklim investasi yang menguntungkan.
Dari sisi teknologi, Menteri menekankan perlunya terobosan dalam ilmu pengetahuan, inovasi, dan transformasi digital nasional untuk menuju kemandirian teknologi secara bertahap. Kementerian Konstruksi menargetkan perusahaan Vietnam dapat secara bertahap menguasai teknologi pembangunan kereta cepat dan kereta perkotaan, mengurangi ketergantungan pada kontraktor asing, terutama dalam pengoperasian dan eksploitasi, serta meningkatkan kemampuan dalam desain dan pembuatan komponen serta gerbong.
Ia juga mendorong pengembangan kota pintar dan transportasi pintar, pembangunan infrastruktur digital yang tersinkronisasi sebagai “infrastruktur keras” ekonomi digital, serta penelitian material berkinerja tinggi dan material daur ulang guna memperkuat pengelolaan sumber daya dan perlindungan lingkungan.
Selain itu, Menteri menekankan pentingnya integrasi internasional dalam konteks baru, termasuk meneliti dan mengusulkan partisipasi dalam proyek infrastruktur untuk mendukung terbentuknya jaringan transportasi kawasan yang sinkron dan efisien. Pengembangan sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja berkualitas tinggi, juga disebut krusial untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sistem infrastruktur di semua bidang.
Di bidang tata kelola, ia menegaskan perlunya memperkuat inspeksi dan pengawasan serta mencegah korupsi, praktik negatif, kepentingan pribadi, dan pemborosan di sektor konstruksi dan transportasi. Pengawasan preventif yang proaktif dan dilakukan sejak dini dinilai penting, disertai penekanan pada pembangunan tim pemimpin dan manajer yang berkualitas di semua tingkatan, termasuk kemampuan bekerja dalam lingkungan internasional, serta kesiapan menghadapi transformasi digital dan transformasi hijau.
