JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menetapkan persentase pemotongan anggaran bagi kementerian dan lembaga dalam inisiatif efisiensi baru yang disiapkan pemerintah untuk melindungi perekonomian dari dampak meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan, kebijakan ini diambil setelah rencana sebelumnya yang memungkinkan masing-masing institusi menentukan besaran pemangkasan anggaran sendiri dibatalkan karena dinilai bermasalah dari sisi efektivitas.
“Saya akan menentukan persentase pemotongan, kemudian setiap institusi akan menyesuaikan anggarannya,” kata Purbaya.
Menurut dia, efisiensi akan difokuskan pada pengurangan belanja yang tidak esensial dan berdampak terbatas terhadap tata kelola serta pertumbuhan ekonomi. Item yang dipertimbangkan antara lain pertemuan yang dinilai tidak perlu dan program dengan dampak ekonomi yang lambat atau minimal.
Selain pemangkasan program dan aktivitas, pemerintah juga mempertimbangkan opsi pemotongan gaji menteri dan wakil menteri sebagai bagian dari dorongan efisiensi. Purbaya menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk kontribusi langsung pejabat kepada keuangan negara.
Pernyataan Purbaya disampaikan usai mengikuti rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Rosan Roeslani.
Secara terpisah, Airlangga mengatakan pemerintah meningkatkan koordinasi antar kementerian untuk merumuskan langkah teknis pelaksanaan efisiensi anggaran. Ia menambahkan, pembahasan juga mencakup skema operasional baru yang dapat mendukung pemotongan pengeluaran rutin di seluruh lembaga pemerintah.
Salah satu opsi yang sedang dieksplorasi adalah pengaturan kerja dari mana saja bagi pegawai negeri di kementerian dan lembaga negara. Skema ini ditujukan untuk menekan biaya operasional sambil mempertahankan produktivitas.
Para pejabat menyebut dorongan efisiensi ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal dan ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global, terutama risiko yang bersumber dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang dapat mengganggu pasar energi dan arus perdagangan.
