Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menetapkan langsung besaran persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Purbaya mengatakan, penetapan pemotongan secara langsung dilakukan setelah sebelumnya kementerian dan lembaga diminta melakukan pemangkasan secara mandiri, namun dinilai tidak berjalan sesuai harapan. “Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.
Ia menjelaskan, Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dapat ditunda sementara. Fokus efisiensi diarahkan pada program yang dampaknya dinilai tidak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk belanja operasional dan kegiatan internal yang tidak mendesak.
“Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda,” kata Purbaya.
Selain pemangkasan pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mengemuka sebagai bagian dari penghematan. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. “Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus,” ucapnya saat ditanya mengenai rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
Sebelumnya, Airlangga menyampaikan koordinasi antarkementerian telah dilakukan untuk merumuskan langkah teknis penghematan. Ia juga menyebut pemerintah tengah mengkaji berbagai skema operasional baru untuk menekan biaya rutin, salah satunya opsi penerapan sistem kerja work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara di kementerian dan lembaga.
