Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai aksi boikot terhadap produk-produk yang dianggap pro-Israel bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan di Timur Tengah, termasuk agresi Israel di Gaza. Ia menyampaikan keprihatinannya karena boikot tersebut dinilai menimbulkan dampak negatif terhadap dunia usaha dan tenaga kerja di Indonesia.
Dalam acara silaturahmi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Nasaruddin mengatakan dirinya memahami situasi yang terjadi di kawasan konflik, namun menegaskan bahwa boikot bukan jalan keluar. “Saat ada seruan boikot terhadap produk-produk pro-Israel, saya termasuk yang prihatin. Saya tahu persis apa yang sedang terjadi di sana. Boikot ini bukan jalan keluar,” ujarnya.
Nasaruddin menyebut dampak boikot telah berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 3.000 karyawan di Indonesia dari salah satu jaringan restoran cepat saji. Ia juga menyatakan pernah mengundang sejumlah pelaku bisnis ke Masjid Istiqlal untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha yang terdampak.
“Ini berarti umat Islam dua kali rugi. Di sana dibantai, di sini di-PHK,” katanya.
Ia menekankan pentingnya dukungan terhadap dunia usaha karena dinilai menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya, keberlangsungan negara turut ditopang kontribusi para pelaku usaha, termasuk melalui pembayaran pajak. “Tanpa dunia usaha, Indonesia tidak mungkin bisa bertahan. Yang paling banyak membayar pajak siapa, yang membiayai operasional negara ini siapa, ya pengusaha. Kalau pengusaha diserang dari berbagai sisi, bagaimana negeri ini bisa besar,” ucapnya.
Aksi boikot terhadap produk-produk Israel atau yang terafiliasi dengan Israel sempat menguat di berbagai negara, termasuk Indonesia, seiring konflik antara Hamas dan Israel di Gaza. Gerakan ini menguat sejak akhir 2023 sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina sekaligus upaya menekan Israel dari sisi ekonomi. Di Indonesia, boikot ramai diarahkan kepada sejumlah merek makanan dan minuman cepat saji.
