JAKARTA — Konflik di Timur Tengah memicu lonjakan harga energi global yang mulai menekan perekonomian Indonesia. Dampaknya berpotensi dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga barang dan meningkatnya biaya hidup.
Tekanan tidak hanya datang dari kenaikan harga minyak, tetapi juga merembet ke nilai tukar rupiah, biaya impor, hingga ruang fiskal negara. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat harga minyak dunia dalam sepekan terakhir naik sekitar 8 persen hingga menembus 100 dolar AS per barel. Sementara itu, harga gas alam cair di Asia sempat melonjak hampir 40 persen dalam satu hari.
“Guncangan harga energi global bisa cepat merambat ke dalam negeri, baik melalui fiskal, nilai tukar, maupun biaya energi,” tulis INDEF dalam kajiannya.
INDEF menilai kenaikan harga energi berpotensi berdampak langsung terhadap anggaran negara. Lembaga ini memperkirakan setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun. Dengan tren kenaikan harga saat ini, tekanan fiskal diperkirakan dapat mencapai puluhan triliun rupiah.
Selain menekan fiskal, lonjakan harga energi juga dinilai dapat memengaruhi nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya impor, termasuk impor energi, yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga barang di dalam negeri.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan porsi perdagangan Indonesia dengan Timur Tengah relatif kecil, dengan ekspor sekitar 4,2 persen dan impor 3,9 persen. Namun, tekanan dinilai lebih besar datang melalui jalur tidak langsung, terutama dari kenaikan harga energi dan biaya logistik global.
Head of Indonesia Eximbank Institute, Rini Satriani, mengatakan pemerintah terus mencermati potensi gangguan pada jalur distribusi energi global, khususnya di Selat Hormuz. “Kami mencermati kondisi di Selat Hormuz karena jalur ini sangat penting bagi perdagangan minyak dunia,” kata Rini.
Selat Hormuz merupakan jalur utama distribusi minyak global. Gangguan di kawasan ini dapat memicu lonjakan harga energi yang kemudian berdampak ke berbagai sektor ekonomi. Meski Indonesia tidak mengimpor minyak secara langsung dari Timur Tengah, sekitar 75 persen pasokan berasal dari Singapura dan Malaysia yang juga bergantung pada kawasan tersebut. Kondisi ini membuat kenaikan harga tetap terasa di dalam negeri.
Dampak lanjutan diperkirakan muncul pada sektor industri, terutama manufaktur dan petrokimia yang bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan biaya produksi berpotensi mendorong kenaikan harga barang konsumsi.
Dari sisi eksternal, mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok, Jepang, dan India juga terdampak kenaikan harga energi. Jika aktivitas industri di negara-negara tersebut melambat, permintaan terhadap ekspor Indonesia berisiko menurun.
Jika konflik berkepanjangan, harga minyak diperkirakan berada di kisaran 85 hingga 120 dolar AS per barel sepanjang 2026. Situasi ini dinilai dapat memperbesar tekanan terhadap ekonomi domestik.
Di tengah tekanan tersebut, batu bara disebut masih menjadi penopang sementara untuk menahan lonjakan biaya energi. Namun, ketergantungan pada energi fosil dinilai membuat Indonesia tetap rentan terhadap gejolak global.
INDEF menilai solusi jangka panjang berada pada percepatan pengembangan energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi. Langkah ini dipandang penting untuk memperkuat ketahanan energi, sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru.
“Komoditas energi dan agro masih bisa menopang ekspor, tetapi risiko dari sektor industri tetap perlu diwaspadai,” kata Rini.
Bagi masyarakat, dampak konflik global ini mungkin tidak langsung terasa. Namun, kenaikan harga energi dinilai berpotensi perlahan meningkatkan biaya hidup sehari-hari.
