Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) meraih apresiasi atas upaya percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Pada ajang Bankaltimtara Digital Transformation Award 2025, Kutim dinobatkan sebagai TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Kabupaten Terbaik 3 se-Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara), sebagai pengakuan atas kemajuan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan Direktur Operasional PT BPD Kaltim Kaltara, Yeni Israwati, kepada Ade Achmad Yulkafilah selaku Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kabupaten Kutai Timur. Penyerahan berlangsung dalam rangkaian High Level Meeting Bankaltimtara bersama pemerintah daerah se-Kaltimtara, Senin malam (3/2/2026) di Hotel Novotel Balikpapan, Kota Balikpapan.
Forum yang digelar pada 3–4 Februari 2026 itu mengusung tema “Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Ekonomi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang Tangguh dan Berkelanjutan”. Kegiatan dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta perwakilan Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara. Dari Kutim, hadir antara lain jajaran BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta perwakilan Bankaltimtara KC Sangatta.
Dalam pernyataannya, Yeni Israwati berharap capaian tersebut mendorong peningkatan inovasi digitalisasi keuangan daerah di Kutai Timur. “Semoga sukses ini membawa dampak positif yang lebih meningkat dalam inovasi digitalisasi keuangan daerah di Kabupaten Kutai Timur yang maju dan bersaing,” ujarnya.
High Level Meeting tersebut menjadi wadah pertukaran gagasan dan penguatan kerja sama antarpemangku kepentingan. Sejumlah agenda dibahas, termasuk diskusi panel mengenai Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) serta strategi penguatan dan optimalisasi TP2DD. Forum ini diarahkan agar transformasi digital tidak berhenti pada kebijakan, tetapi berjalan dalam praktik administrasi keuangan sehari-hari.
Mewakili Pemkab Kutim, Ade Achmad Yulkafilah yang juga menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim menyatakan penghargaan tersebut mencerminkan kerja sistematis yang telah dilakukan. Ia menuturkan optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus didorong sebagai instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Menurut Ade, peralihan dari transaksi tunai ke sistem digital, baik pada belanja daerah maupun penerimaan pajak dan retribusi, telah berjalan sesuai arah yang ditetapkan. “Upaya tersebut diakui kualitasnya di level regional,” katanya. Ia menekankan transformasi digital bukan tujuan akhir, melainkan cara untuk menghadirkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya tahan.
