BANDUNG — Penguatan integritas dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan dalam kegiatan Kuliah Bareng Birokrat Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung. Acara ini digelar di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Senin (19/01/2026), dengan menekankan upaya membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga pemateri dengan bidang keahlian berbeda, yakni Bina Danny Ramdhan Gani (Auditor Manajemen ASN Ahli Madya), Indra Maulana (Widyaiswara Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia), dan Rika Martiana Dewi (Penyuluh Hukum Madya). Ketiganya memaparkan perspektif tentang integritas, konsistensi kebijakan, serta kesadaran hukum dalam administrasi pemerintahan.
Dalam pemaparannya, Bina menegaskan integritas ASN sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Ia menjelaskan, pengawasan manajemen ASN tidak hanya berfokus pada aspek administratif, melainkan juga memastikan aparatur menjalankan tugas secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Indra Maulana menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan dalam membangun kepercayaan publik. Menurutnya, kebijakan yang tidak konsisten dapat menimbulkan kebingungan, menurunkan kualitas pelayanan, serta melemahkan kinerja birokrasi. Ia menambahkan, ASN dituntut memiliki pemahaman kuat terhadap nilai-nilai dasar ASN dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.
Dari sisi hukum, Rika Martiana Dewi menekankan pentingnya kesadaran hukum dan etika administrasi negara bagi ASN. Ia menyampaikan bahwa setiap kebijakan maupun tindakan administratif harus berlandaskan peraturan perundang-undangan dan menjunjung etika pemerintahan guna mencegah pelanggaran hukum serta praktik maladministrasi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman dan kapasitas ASN dalam menerapkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme terus meningkat. Internalisasi nilai-nilai tersebut dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, dosen Program Studi Administrasi Publik UM Bandung, Fatmawati, menyebut Kuliah Bareng Birokrat sebagai inovasi pembelajaran yang krusial di perguruan tinggi, terutama untuk menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan realitas di lapangan.
Menurut Fatmawati, mahasiswa di kelas mempelajari konsep ideal administrasi publik dan kebijakan birokrasi, sementara birokrat dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan dijalankan dalam praktik. Ia menilai para praktisi membawa pengalaman terkait hambatan tak terduga, dinamika politik, serta solusi kreatif yang kerap tidak tercantum dalam buku teks.
Fatmawati juga menekankan bahwa dunia birokrasi bergerak cepat mengikuti regulasi dan undang-undang yang baru. Karena itu, kehadiran praktisi dinilai dapat memberikan informasi mutakhir mengenai reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik (e-government), dan tren terbaru tata kelola pemerintahan yang mungkin belum tercakup dalam kurikulum.
