Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanaskan pasar global. Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, disertai retaliasi lanjutan, dinilai berisiko mengganggu rantai pasok global serta mendorong kenaikan harga komoditas energi. Jika eskalasi meluas dan melibatkan negara-negara besar lainnya, stabilitas ekonomi dunia disebut berpotensi terguncang.
Dewan Penasihat CILT Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai operasi militer besar AS–Israel terhadap Iran berpotensi mengganggu stabilitas politik dan ekonomi global. Dari sisi logistik, konflik ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap kelancaran rantai pasok dunia, terutama bila perdamaian tidak segera tercapai.
“Eskalasi konflik ini langsung memicu kekhawatiran atas gangguan rantai pasok logistik global yang bisa menekan ekonomi banyak negara,” ujar Yukki dalam siaran pers, Minggu (1/3). Ia menambahkan, risiko akan meningkat bila retaliasi Iran berujung pada blokade Selat Hormuz, jalur distribusi utama minyak dan gas dari Timur Tengah ke berbagai kawasan.
Dampak awal konflik disebut sudah tercermin pada pergerakan harga minyak. Pada Sabtu (28/2), harga minyak West Texas Intermediate (WTI) menyentuh US$ 67 per barel, sementara Brent mencapai US$ 72,8 per barel. Kenaikan ini mencerminkan respons pasar terhadap meningkatnya risiko pasokan.
Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi global. Setidaknya enam negara eksportir utama yang dinilai terdampak langsung jika jalur ini terganggu adalah Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Iran. Sementara itu, negara-negara pengimpor utama seperti India, China, Jepang, hingga kawasan Asia Tenggara berpotensi merasakan dampaknya melalui lonjakan biaya impor energi dan gangguan pasokan.
Yukki memperingatkan eskalasi konflik dapat mendorong inflasi energi lebih tinggi, menekan daya beli, serta menahan penurunan suku bunga global. Kondisi tersebut dinilai bisa melemahkan kepercayaan pasar dan mempersempit ruang fiskal banyak negara.
Menurutnya, sepanjang 2025 ekonomi global sudah dibayangi berbagai tekanan, termasuk gejolak tarif dagang Amerika Serikat. Jika konflik berkepanjangan, risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global dinilai semakin nyata akibat kenaikan harga energi dan biaya logistik.
Bagi Indonesia, dampak jangka pendek diperkirakan muncul melalui dua saluran utama. Pertama, lonjakan harga impor minyak. Sebagai negara net importir minyak, Indonesia berpotensi menghadapi kenaikan beban subsidi energi dan tekanan terhadap defisit fiskal. Jika harga minyak dunia melampaui asumsi dalam APBN, pemerintah dapat dihadapkan pada kebutuhan penyesuaian yang berisiko memperlebar beban anggaran. Efek lanjutannya adalah tekanan inflasi dan kenaikan ongkos logistik domestik.
Kedua, meningkatnya volatilitas nilai tukar rupiah akibat potensi arus modal keluar. Dalam situasi ketidakpastian global, investor cenderung memburu aset safe haven seperti dolar AS dan emas. Tekanan jual di pasar saham dan obligasi domestik dapat melemahkan rupiah, yang pada akhirnya memperbesar biaya impor dan menambah tekanan inflasi.
Situasi tersebut berpotensi mendorong Bank Indonesia mempertahankan suku bunga pada level relatif tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar, meski di sisi lain dunia usaha membutuhkan pelonggaran guna mendukung pertumbuhan.
Yukki menegaskan pemerintah perlu mengantisipasi berbagai skenario lanjutan bila konflik berkepanjangan. “Kesiapan menghadapi dampak fiskal, moneter, dan logistik harus dikalkulasi secara matang. Namun tentu kita berharap konflik ini tidak berlangsung lama dan stabilitas kawasan Timur Tengah segera pulih,” tutupnya.
