BANDUNG — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pentingnya tata ruang laut sebagai fondasi pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan di Indonesia. Penegasan itu disampaikan Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP, Abdi Tunggal Priyanto, dalam The 5th International Conference on Sustainable Infrastructure and Built Environment (SIBE 2025) di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (4/11/2025).
Dalam paparan berjudul “The Blue Economy Policy for Sustainable Marine and Fisheries”, Abdi memaparkan arah kebijakan nasional KKP untuk mengembangkan tata ruang laut dan ekonomi biru yang dinilai perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekosistem.
Menurut Abdi, perencanaan ruang laut menjadi instrumen untuk memastikan pemanfaatan ruang laut berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, perlindungan ekosistem, dan pelestarian budaya. Ia menyebut tata ruang laut juga diperlukan untuk mengurangi konflik pemanfaatan ruang, melindungi ekosistem penting, serta mendorong pembangunan kawasan pesisir yang tangguh, hijau, dan inklusif.
Abdi menjelaskan kebijakan ekonomi biru KKP dibangun di atas lima pilar utama, yakni perluasan kawasan konservasi laut, pengelolaan perikanan berbasis kuota, pengembangan akuakultur berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengendalian limbah plastik melalui ekonomi sirkular.
Ia menambahkan, tata ruang laut nasional juga menjadi dasar penyusunan rencana infrastruktur kelautan di berbagai wilayah Indonesia, dengan tujuan mendorong pembangunan yang lebih seimbang antara kawasan barat dan timur.
Dalam target jangka panjang, pemerintah menargetkan 30 persen wilayah laut Indonesia menjadi kawasan konservasi dan 30 persen wilayah pesisir ditetapkan sebagai kawasan karbon biru pada 2045. Hingga saat ini, KKP telah mengidentifikasi 18 lokasi prioritas karbon biru di berbagai daerah pesisir dengan total luas lebih dari 800 ribu hektare dan potensi penyimpanan sekitar 30 juta ton karbon.
Abdi menyatakan kawasan karbon biru diposisikan sebagai bagian dari strategi nasional untuk menjaga ketahanan ekosistem laut sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim. Ia juga menyampaikan KKP tengah menyiapkan mekanisme pembiayaan, di mana dana dari pajak karbon dan perdagangan karbon laut akan didistribusikan untuk pemberdayaan komunitas pesisir, perlindungan ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan. Skema tersebut diharapkan dapat mendorong ekonomi sirkular yang tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain agenda konservasi, Abdi menyoroti tantangan perubahan iklim yang dinilai semakin nyata, terutama kenaikan muka laut dan penurunan tanah di pesisir utara Pulau Jawa. Ia menyebut KKP tengah melaksanakan proyek Coastal Development of North Java yang mencakup wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Menurutnya, pembangunan pesisir utara Jawa penting untuk melindungi kawasan ekonomi vital dan masyarakat pesisir dari ancaman kenaikan muka laut dan banjir rob. Inisiatif ini ditargetkan dapat meningkatkan ketahanan lebih dari 13 juta penduduk pesisir sekaligus memperkuat ekonomi maritim nasional.
Melalui forum SIBE 2025, ITB disebut memperkuat perannya sebagai ruang dialog dan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan sektor industri dalam mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan pertimbangan lingkungan.
