Departemen Pajak menjalin program kerja sama dengan bank OCB untuk mempermudah proses deklarasi dan pembayaran pajak bagi usaha rumah tangga dan perusahaan sesuai ketentuan di setiap periode. Program ini juga ditujukan untuk meningkatkan persentase wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak secara elektronik serta mendorong pembayaran nontunai sejalan dengan kebijakan dan pedoman Partai dan Negara.
Dalam acara tersebut, Wakil Kepala Departemen Pajak, Mai Son, menyampaikan bahwa saat ini terdapat lebih dari 1,3 juta usaha aktif di seluruh negeri. Untuk mencapai target 2 juta usaha aktif pada 2030 sebagaimana tercantum dalam Resolusi 68-NQ/TW, ia menilai perlu adanya pembinaan, motivasi, dan dorongan agar usaha rumahan bertransformasi menjadi model korporasi.
Mai Son juga menekankan bahwa penghapusan pajak sekaligus (lump-sum tax) mulai 2026 dipandang bukan sekadar reformasi administrasi pajak. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan solusi penting untuk mendukung usaha rumah tangga mentransformasikan model bisnis dan secara bertahap berkembang menjadi perusahaan formal. Dalam prosesnya, sektor pajak disebut akan terus mendukung wajib pajak untuk mengakses perangkat modern guna mendorong transformasi yang tersinkronisasi di seluruh sistem.
Salah satu tujuan utama Departemen Pajak adalah membangun sistem manajemen pajak yang modern, transparan, dan cerdas. Departemen Pajak menyatakan menghargai dukungan praktis dari bank dalam menyederhanakan proses serta mengoptimalkan biaya, dan berkomitmen untuk terus mendengarkan masukan serta bekerja sama untuk menyelesaikan kendala selama implementasi. Kemitraan dengan solusi terintegrasi dinilai dapat membantu bisnis beroperasi lebih nyaman, mematuhi peraturan, dan menekan biaya kepatuhan.
Dalam konteks ekonomi digital yang berubah cepat, standardisasi pengelolaan pajak serta penguatan bimbingan dan dukungan bagi usaha rumah tangga dalam proses deklarasi pajak disebut menjadi fokus Departemen Pajak pada 2026. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan menjaga stabilitas operasional usaha rumah tangga di seluruh negeri.
Mulai 1 Maret 2026, aturan yang mewajibkan rumah tangga bisnis menggunakan rekening bank terpisah untuk operasional bisnis resmi berlaku. Pemisahan rekening bisnis dari rekening pribadi dipandang sebagai langkah maju untuk meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan dan kepatuhan pajak.
Selanjutnya, pada 5 Maret 2026, pemerintah menerbitkan Keputusan Pemerintah Nomor 68/2026/ND-CP yang mengatur kebijakan dan pengelolaan pajak untuk usaha rumah tangga dan usaha perorangan. Regulasi tersebut disebut memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan menciptakan kondisi yang mendukung deklarasi serta pembayaran pajak bagi pelaku usaha rumah tangga.
Dalam situasi ini, dukungan lembaga keuangan dinilai berperan penting untuk membantu usaha rumah tangga menstandarkan operasi keuangan, pembayaran, dan manajemen arus kas. Dukungan tersebut diposisikan sebagai fondasi bagi transisi yang lebih lancar dari metode pajak sekaligus menuju metode pajak berbasis deklarasi.
Direktur Jenderal OCB, Pham Hong Hai, mengatakan kerja sama dengan Departemen Pajak menjadi fondasi penting bagi OCB dan lembaga pengelola untuk mengimplementasikan solusi yang mendukung komunitas bisnis agar beroperasi efisien, patuh aturan, dan berkembang berkelanjutan di era digital.
Ia menambahkan, dalam beberapa waktu terakhir OCB mengembangkan serangkaian solusi keuangan dan pembayaran yang komprehensif dan khusus. Menurutnya, solusi tersebut membantu bisnis mengelola arus kas secara optimal sekaligus menjadi langkah untuk menstandarkan operasi menuju transparansi, profesionalisme, dan pendekatan yang lebih sistematis, termasuk dalam pengelolaan pendapatan, kemudahan pembayaran, serta pemenuhan persyaratan deklarasi dan pengelolaan pajak.
