Pemerintah menyiapkan langkah kebangkitan komoditas kelapa nasional dengan membenahi fondasi utamanya, yakni kebun rakyat. Kementerian Pertanian (Kementan) memfokuskan peremajaan (replanting) tanaman kelapa tua dan rusak sebagai tahap awal, sebelum mendorong hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai peremajaan kebun menjadi kunci untuk mengatasi stagnasi produktivitas kelapa nasional yang berdampak pada petani. Ia menekankan, hilirisasi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan kebun yang produktif.
“Kelapa adalah komoditas rakyat yang melibatkan jutaan petani. Fondasinya harus dibenahi dulu, mulai dari kebunnya. Setelah itu, pengembangan harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir agar benar-benar memberi nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Amran.
Saat ini, pengembangan kelapa nasional masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Produktivitas kelapa tercatat stagnan di kisaran 1,1 ton kopra per hektare per tahun. Selain itu, banyak tanaman kelapa berusia tua dan rusak, luas areal cenderung menurun, ketersediaan benih unggul terbatas, serta penerapan Good Agricultural Practices (GAP) belum merata. Kondisi tersebut juga diperparah oleh panjangnya rantai pasok yang melemahkan posisi tawar petani.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Abdul Roni Angkat, menyatakan pemerintah menyiapkan kebijakan pengembangan kelapa secara menyeluruh dengan menempatkan peremajaan sebagai prioritas. “Pengembangan kelapa kami fokuskan pada peremajaan tanaman tua dan rusak, perluasan areal tanam baru, serta intensifikasi kebun melalui bantuan benih unggul bersertifikat dan sarana produksi pendukung,” kata Roni.
Di tengah tantangan tersebut, potensi kelapa nasional dinilai masih besar. Indonesia memiliki luas areal kelapa lebih dari 3,3 juta hektare dengan produksi sekitar 2,8 juta ton per tahun dan melibatkan lebih dari 5,5 juta kepala keluarga petani. Kesesuaian agroklimat di berbagai wilayah disebut menjadi modal untuk mengembangkan kelapa berbasis kawasan dan korporasi petani.
Seiring pembenahan di sisi hulu, pemerintah mulai mengakselerasi pengembangan kawasan kelapa berbasis hilirisasi. Menurut Roni, program hilirisasi kelapa mulai digulirkan pada 2025 melalui pengembangan kawasan seluas 11.515 hektare. Pada 2026, target pengembangan kawasan hilirisasi kelapa ditingkatkan hingga 154.000 hektare, lalu pada 2027 kembali diperluas 64.275 hektare seiring penguatan industri pengolahan dan kemitraan usaha.
Hilirisasi dipandang penting untuk meningkatkan nilai ekonomi kelapa. Amran memberi contoh, harga satu butir kelapa saat ini sekitar Rp3.000, namun jika diolah menjadi coconut milk atau coconut water nilainya bisa meningkat menjadi Rp40.000 hingga Rp50.000 per butir. “Di sinilah pentingnya hilirisasi,” tegasnya.
Melalui program hilirisasi, Kementan mendorong pengembangan berbagai produk turunan kelapa bernilai tambah, antara lain minyak kelapa murni (virgin coconut oil/VCO), santan, gula kelapa, nata de coco, arang dan briket tempurung, cocopeat, serat sabut, hingga produk pangan dan kosmetik berbasis kelapa. Pengembangan tersebut didukung penerapan GAP, penguatan pascapanen, serta fasilitasi akses pasar domestik dan ekspor.
