Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut) memperkuat upaya perlindungan kekayaan intelektual komunal melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (22/1/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada identifikasi Potensi Indikasi Geografis (PIG) untuk dua komoditas unggulan daerah, yakni kakao dan kelapa dalam.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulut Marsono, didampingi Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Lieta Ondang, menyampaikan pembahasan diarahkan pada karakteristik khas kedua komoditas yang dipengaruhi faktor geografis, iklim, serta praktik budidaya tradisional masyarakat Sulawesi Utara.
Marsono menegaskan, Indikasi Geografis (IG) merupakan instrumen strategis untuk melindungi produk unggulan daerah. Menurutnya, IG tidak hanya berfungsi sebagai label, tetapi juga berperan meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus mencegah klaim sepihak dari pihak luar.
Ia menambahkan, perlindungan hukum melalui pendaftaran IG membutuhkan sinergi lintas sektor. Sejumlah data teknis, mulai dari sejarah produk, batas wilayah produksi, hingga kelembagaan produsen, disebut menjadi persyaratan yang harus dipenuhi.
Sejalan dengan itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara menyatakan komitmen mendukung proses inventarisasi data. Dinas juga akan melakukan pendampingan kepada kelompok tani serta asosiasi produsen agar persyaratan teknis pendaftaran dapat segera dilengkapi.
Langkah awal ini diharapkan memberi kepastian hukum bagi petani sekaligus memperkuat daya saing produk pertanian Sulawesi Utara di pasar internasional. Dengan status Indikasi Geografis, kakao dan kelapa dalam dari Bumi Nyiur Melambai diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui reputasi produk yang terjaga.
