Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di Provinsi Aceh dan enam provinsi di wilayah Papua. Langkah ini disebut sebagai bagian dari penguatan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) sekaligus upaya menjaga stabilitas kawasan.
Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko Polkam, Ruly Chandrayadi, mengatakan Aceh dan wilayah Papua memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan barat dan timur, serta sama-sama berstatus daerah Otsus. Menurutnya, pelaksanaan Otsus diarahkan untuk mempercepat pembangunan, mengoptimalkan potensi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui Otsus, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan, mengoptimalkan potensi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masukan dari daerah menunjukkan perlunya penguatan dukungan Pemerintah Pusat dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah,” ujar Ruly saat membuka rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Ruly menegaskan pembangunan infrastruktur di Aceh dan wilayah Papua tidak semata menyangkut konektivitas fisik, tetapi juga bagian dari upaya menghadirkan negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat stabilitas keamanan.
Dalam rapat tersebut, peserta memaparkan sejumlah progres pembangunan yang dinilai berjalan cukup baik, mencakup sektor jalan tol, kereta api, jembatan, serta konektivitas antarwilayah di Aceh dan enam provinsi di wilayah Papua.
Meski demikian, forum juga mencatat adanya hambatan teknis dan administratif, antara lain pembebasan lahan, penyesuaian desain, serta kesiapan dokumen dan pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai memerlukan koordinasi yang lebih intensif antarpemangku kepentingan.
Selain itu, rapat mencermati tantangan geografis, dinamika sosial masyarakat adat, serta faktor keamanan di sejumlah lokasi pembangunan yang berpotensi memperlambat pelaksanaan proyek.
“Untuk itu, pendekatan yang sensitif terhadap kondisi lokal dan penguatan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat setempat menjadi hal yang sangat penting,” kata Ruly.
Sebagai tindak lanjut, forum menyepakati sejumlah langkah, termasuk mendorong sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, pengawalan prioritas terhadap empat proyek infrastruktur strategis, penyediaan dukungan pendanaan melalui berbagai skema pembiayaan, serta peningkatan komunikasi dengan masyarakat pemilik lahan dan pemangku kepentingan lokal agar pembangunan tepat sasaran dan memberi manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Forum secara khusus membahas akselerasi empat proyek infrastruktur utama, yakni Tol Aceh–Sigli, Lintasan Kereta Api Aceh–Besitang, jembatan prioritas di Aceh (Geurutee, Enang-Enang, dan Peudada), serta Jalan Trans Papua.
