Jakarta—Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyatakan dukungan terhadap pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai bagian dari komitmen memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemdiktisaintek untuk Tahun Anggaran 2025 yang digelar Selasa (4/2).
Pemeriksaan laporan keuangan Kemdiktisaintek yang dimulai sejak 26 Januari 2026 itu bertujuan menyamakan persepsi antara tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa, sekaligus memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan entry meeting menjadi momentum penting untuk menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Ia menyebut pemeriksaan juga berfungsi sebagai sarana evaluasi sistem pengendalian internal serta upaya perbaikan tata kelola.
“Pemeriksaan menjadi sarana evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, sekaligus upaya perbaikan tata kelola. Kementerian berupaya menyusun dan melaporkan keuangan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Brian.
Brian menambahkan, Kemdiktisaintek akan bersikap responsif dan tepat dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan. Ia juga mengajak seluruh jajaran menjadikan pemeriksaan sebagai momentum evaluasi dan pembelajaran bersama.
“Pemeriksaan ini merupakan kesempatan untuk memperkuat tata kelola, meninggalkan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta memastikan setiap langkah dan kebijakan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan,” kata Brian.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI Fathan Subchi menyampaikan pemeriksaan dan audit yang dilakukan BPK bertujuan memberikan manfaat bagi entitas yang diperiksa melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan pentingnya koordinasi birokrasi serta penyelesaian permasalahan yang berulang, termasuk kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan yang dinilai belum tepat sasaran.
Fathan juga menegaskan tim auditor BPK diminta menjunjung nilai integritas, profesionalisme, dan independensi dalam menjalankan tugas pemeriksaan. “Pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilaksanakan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Audit ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas perguruan tinggi, pengembangan sumber daya manusia, serta terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan bangsa,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan dari Anggota VI BPK RI kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kemdiktisaintek menyatakan berharap pemeriksaan ini dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi, memperkuat tata kelola keuangan, serta mendukung pelaksanaan program-program strategis dan inovatif di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
