Kedeputian Bidang Infrastruktur BP Batam menjalankan peran strategis dalam mengarahkan pembangunan Batam agar lebih terencana, berkelanjutan, dan berdaya saing. Di bawah kepemimpinan Mouris Limanto, kedeputian ini menempatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai rangkaian kerja terpadu untuk mendukung visi BP Batam menjadikan Batam kawasan investasi modern yang kompetitif di tingkat regional maupun global.
Ruang lingkup tugas Kedeputian Bidang Infrastruktur meliputi berbagai proyek strategis, antara lain pembangunan jaringan jalan dan drainase, penguatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta modernisasi fasilitas umum dan kawasan industri. Program-program tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperkuat fondasi ekonomi Batam, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui infrastruktur yang aman, efisien, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Pada tahap perencanaan, Kedeputian Bidang Infrastruktur menekankan penyusunan program yang matang, terukur, dan berorientasi masa depan. Melalui Direktorat Perencanaan Infrastruktur, berbagai dokumen perencanaan disusun dan diintegrasikan agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Induk Pengembangan Kawasan Strategis, serta kebijakan pembangunan nasional.
Dalam proses tersebut, kedeputian ini mengedepankan pendekatan berbasis data dan teknologi informasi. Perencanaan dilakukan melalui kajian teknis, pemetaan spasial digital, serta pemanfaatan sistem informasi geospasial (GIS) untuk memastikan ketepatan lokasi, efisiensi biaya, dan keberlanjutan lingkungan. Sejumlah agenda yang disiapkan mencakup penyusunan master plan pembangunan jalan dan jembatan, pengembangan SPAM, penataan drainase perkotaan, peningkatan fasilitas umum dan sosial, hingga perencanaan infrastruktur kawasan industri dan perumahan.
Dalam pelaksanaan pembangunan, Direktorat Pembangunan Infrastruktur menempatkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai dasar pengelolaan proyek. Tata kelola proyek dilakukan secara terukur dengan pengawasan berlapis serta koordinasi lintas sektor, dengan target pekerjaan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat anggaran.
Berbagai proyek yang disebut terus berjalan untuk memperkuat konektivitas dan daya saing Batam, seperti peningkatan jaringan jalan utama yang menghubungkan kawasan industri, pelabuhan, dan permukiman; pengembangan layanan SPAM untuk memperluas jangkauan air bersih; serta rehabilitasi dan pembangunan fasilitas umum, termasuk drainase, taman kota, dan infrastruktur publik lainnya. Di sisi lain, penerapan teknologi konstruksi modern juga didorong melalui penggunaan sistem informasi proyek berbasis digital, metode konstruksi ramah lingkungan, dan pemanfaatan material inovatif.
Fungsi pengawasan dan pengendalian mutu menjadi prioritas untuk memastikan proyek memenuhi standar teknis, regulasi, serta aspek keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, melalui audit teknis, evaluasi berkala, serta sistem pelaporan digital guna mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Pengendalian mutu juga melibatkan tenaga ahli dari bidang teknik sipil, konstruksi, dan manajemen proyek, dengan pemeriksaan lapangan rutin untuk memastikan hasil sesuai standar.
Dalam rangka pengamanan pembangunan, Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan turut menjalankan fungsi strategis terkait perlindungan lahan, aset, dan kawasan yang digunakan untuk proyek. Tugas yang disebut mencakup pengamanan aset fisik dan nonfisik dari potensi gangguan, sengketa, penyalahgunaan, hingga kebakaran; pengawasan batas wilayah dan pemanfaatan lahan sesuai peruntukan; koordinasi penertiban di lapangan terhadap pelanggaran; pendampingan proyek prioritas agar area konstruksi tetap tertib dan kondusif; serta monitoring keamanan aset strategis melalui inspeksi rutin dan integrasi dengan sistem pengawasan internal BP Batam.
Sejalan dengan kebijakan layanan publik berbasis digital, Kedeputian Bidang Infrastruktur juga mendorong inovasi dan transformasi digital di seluruh lini perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Digitalisasi diterapkan dalam manajemen aset infrastruktur, termasuk inventarisasi fasilitas publik, pengelolaan jaringan utilitas, serta pemeliharaan berkala berbasis GIS. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas tata kelola infrastruktur, sekaligus mendukung arah Batam menuju pengembangan smart city.
Dalam arah kebijakan Kepala BP Batam Amsakar Achmad, pembangunan infrastruktur dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing investasi, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan sinergi antar-kedeputian agar dampak pembangunan dapat terukur dan berkelanjutan, dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta keberlanjutan sebagai landasan.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra disebut berperan dalam memastikan proses pembangunan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan lingkungan. Melalui pengawasan menyeluruh dan pengendalian mutu, ia mendorong penerapan standar teknis, sosial, dan lingkungan yang tinggi, serta mendorong inovasi dan tata kelola modern agar manfaat proyek dapat dirasakan masyarakat.
BP Batam menilai sinergi kepemimpinan tersebut menjadi fondasi bagi Kedeputian Bidang Infrastruktur untuk menjalankan pembangunan secara profesional, berintegritas, dan berorientasi hasil. Melalui pendekatan terintegrasi dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, BP Batam menargetkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memperkuat posisi Batam sebagai kawasan unggulan, meningkatkan efisiensi logistik, serta mendukung daya saing industri di tingkat nasional dan regional.
