Perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat berinteraksi, tetapi juga membentuk ulang fondasi ekonomi global. Di tengah perubahan tersebut, kedaulatan digital kian menjadi perhatian berbagai negara, termasuk Indonesia, karena dipandang berperan penting dalam menjaga daya saing dan ketahanan ekonomi ke depan.
Indonesia saat ini berkembang sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Dengan populasi sekitar 280 juta penduduk dan lebih dari 220 juta pengguna internet, potensi pertumbuhan ekonomi digital nasional dinilai besar. Laporan ekonomi digital kawasan menyebut Indonesia menyumbang sekitar 40% dari total ekonomi digital Asia Tenggara, dengan nilai pasar yang diproyeksikan mendekati USD 100 miliar dalam Gross Merchandise Value (GMV).
Skala ekonomi digital tersebut juga menghasilkan volume data yang besar, membuka peluang pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), cloud computing, dan otomatisasi. Seiring transformasi digital yang kian cepat di sektor publik maupun swasta, pemerintah, industri keuangan, telekomunikasi, hingga platform digital meningkatkan investasi pada cloud, analitik data, dan AI untuk mendorong efisiensi serta daya saing.
Perkembangan ini menjadikan Indonesia pasar strategis bagi teknologi AI yang tepercaya dan dapat ditingkatkan skalanya. Namun, percepatan adopsi teknologi juga diiringi tantangan keamanan digital. Kawasan Asia Pasifik tercatat sebagai wilayah dengan jumlah serangan siber terbanyak kedua di dunia, sementara sektor manufaktur disebut sebagai industri yang paling sering menjadi target. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan terhadap infrastruktur digital yang aman dan berdaulat.
Dalam konteks ini, kedaulatan digital merujuk pada kemampuan organisasi atau negara mengendalikan teknologi dan aset digitalnya sendiri. Pada tingkat perusahaan, kedaulatan digital mencakup kendali atas data, perangkat lunak, konten, dan infrastruktur digital yang digunakan dalam operasional.
Selama ini diskusi kedaulatan digital kerap berfokus pada lokasi penyimpanan data. Namun, standar global berkembang menjadi lebih kompleks. Kedaulatan digital tidak lagi hanya terkait “di mana data disimpan”, melainkan juga mencakup kemampuan memverifikasi siapa yang memiliki akses, di mana sistem dijalankan, serta apakah aturan dan kebijakan organisasi dipatuhi secara real time. Dengan demikian, kedaulatan digital dipandang sebagai fondasi keamanan, transparansi, dan tata kelola teknologi modern.
Bagi perusahaan di Indonesia, penerapan kedaulatan digital disebut dapat memberikan manfaat strategis, mulai dari kendali lebih besar atas data dan infrastruktur penting di dalam wilayah Indonesia, dukungan terhadap kepatuhan regulasi data nasional, hingga penciptaan nilai jangka panjang melalui sistem yang aman dan tepercaya. Selain itu, pendekatan ini dinilai dapat memperkuat keunggulan kompetitif dalam pemanfaatan AI dan cloud tanpa mengorbankan keamanan data serta kepentingan nasional, memberi fleksibilitas melalui strategi hybrid cloud, dan meningkatkan ketahanan risiko terhadap gangguan geopolitik, lintas batas, maupun masalah rantai pasok teknologi.
Urgensi kedaulatan digital dinilai meningkat seiring dunia memasuki era konvergensi teknologi yang melibatkan AI, hybrid cloud, dan komputasi kuantum. Perubahan tersebut memengaruhi model bisnis, struktur organisasi, hingga dinamika persaingan global. Pada saat yang sama, banyak negara memperketat regulasi terkait lokalisasi data, sehingga perusahaan didorong memiliki kendali lebih besar atas data dan inovasi teknologi yang digunakan.
Riset Gartner memperkirakan sekitar 65% pemerintah di dunia akan menerapkan berbagai bentuk persyaratan kedaulatan teknologi pada 2028. Gartner juga memproyeksikan pasar cloud berdaulat tumbuh sekitar 4,5 kali lipat, dari USD 37 miliar pada 2023 menjadi USD 169 miliar pada 2028. Riset yang sama menyebut lebih dari 75% perusahaan global diperkirakan memiliki strategi kedaulatan digital pada 2030.
Di Indonesia, sejumlah kemitraan mulai dibangun untuk mendukung transformasi digital. Salah satu contoh yang disebut adalah kolaborasi IBM dan Telkom Indonesia dalam menghadirkan platform AI berdaulat berbasis IBM watsonx untuk membantu perusahaan mengadopsi AI secara tepercaya dan bertanggung jawab. IBM juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat sistem keamanan siber nasional.
Selain itu, IBM memperkenalkan solusi IBM Sovereign Core, perangkat lunak yang dirancang untuk membantu organisasi membangun dan mengelola lingkungan digital yang berdaulat sekaligus siap memanfaatkan teknologi AI.
General Manager dan Technology Leader IBM ASEAN, Catherine Lian, menilai Indonesia berada pada titik penting dalam perjalanan transformasi digital. “Indonesia berada pada momen penting dalam perjalanan digitalnya. Dengan memimpin dalam kedaulatan digital dan memperkuat kemitraan lintas batas, kita dapat membangun pondasi digital yang terpercaya untuk mendorong inovasi, memperkuat ketahanan, dan membuka peluang baru — yang pada akhirnya mampu menggerakkan masa depan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, kedaulatan digital kian diposisikan sebagai elemen strategis untuk membangun masa depan ekonomi Indonesia. Melalui kombinasi regulasi yang kuat, teknologi yang aman, serta kolaborasi lintas sektor, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan digital yang berdaulat dan berdaya saing global.
