Pemerintah menyiapkan arah kebijakan fiskal 2025 untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Desain kebijakan itu disusun melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam pemaparannya, Sri Mulyani menekankan pembangunan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Indonesia dinilai masih perlu mengejar ketertinggalan pembangunan di kawasan Asia Tenggara, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, maupun sosial. Karena itu, pembangunan membutuhkan komitmen kuat serta perencanaan matang.
KEM PPKF 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan pemerintahan berikutnya. Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rahadian Zulfadin mengatakan masa transisi memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan agenda pembangunan, memperkuat fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi dalam transformasi ekonomi menuju target pertumbuhan tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Rahadian menjelaskan kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan peran anggaran dalam memperbaiki efisiensi ekonomi dan mendukung bekerjanya mekanisme pasar. Fungsi distribusi ditujukan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan, baik antarkelompok pendapatan maupun antarwilayah. Adapun fungsi stabilisasi diposisikan sebagai peredam guncangan (shock absorber), terutama dari gejolak eksternal, agar dampaknya terhadap perekonomian domestik serta kelompok miskin dan rentan dapat ditekan.
Menurut Rahadian, strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui dua jalur: strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka menengah-panjang difokuskan pada transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), kelanjutan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Sementara strategi jangka pendek diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan kesejahteraan (well-being), dan penguatan konvergensi antardaerah.
Di tengah tantangan global yang diperkirakan masih kuat akibat meningkatnya tensi geopolitik, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 stagnan di 3,2% dengan inflasi 4,5%. Dalam dokumen KEM PPKF 2025, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,1–5,5% pada 2025, dengan inflasi 1,5–3,5%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp15.300–Rp16.000, sedangkan yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan 6,9–7,3%.
Rahadian menyebut ketidakpastian yang tinggi akan mewarnai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 antara pemerintah dan DPR yang dijadwalkan dimulai awal Juni 2024. Targetnya, Undang-Undang APBN 2025 dihasilkan pada akhir September atau awal Oktober 2024. Ia menambahkan pemerintah akan terus memantau dan menilai perkembangan perekonomian tahun berjalan serta proyeksi tahun depan agar postur APBN 2025 realistis dan instrumen fiskal dapat mengoptimalkan fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi, sekaligus menjaga kesinambungan APBN.
Untuk mendorong akselerasi pertumbuhan, Rahadian menekankan perlunya penguatan SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi tinggi perlu diupayakan dengan mengatasi berbagai hambatan utama (binding constraints) pembangunan di bidang SDM, infrastruktur, serta kualitas regulasi dan birokrasi.
Di sektor pendidikan, sejumlah program unggulan disebutkan, antara lain peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional. Pada sektor kesehatan, pemerintah mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan akses layanan berkualitas dan perlindungan finansial masyarakat. Anggaran kesehatan juga diarahkan untuk percepatan penurunan stunting dan penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.
Di bidang perlindungan sosial, pemerintah menargetkan percepatan penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah melalui penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat untuk mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan. Program lain mencakup peningkatan akses pembiayaan rumah layak huni dan terjangkau, dorongan bagi petani dan nelayan, serta percepatan desa mandiri.
Pembangunan infrastruktur juga dilanjutkan untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial, dengan fokus pada konektivitas, energi, pangan, dan digital. Infrastruktur yang memadai diharapkan meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi logistik, serta mendorong mobilitas dan produktivitas.
Selain itu, Rahadian menyatakan akselerasi pertumbuhan juga ditempuh lewat kelanjutan program hilirisasi dengan perluasan cakupan dan perbaikan kekurangan, termasuk aspek menjaga kualitas lingkungan. Pemerintah juga mendorong investasi berorientasi ekspor melalui diversifikasi komoditas dan tujuan ekspor. Untuk mendukung langkah tersebut, ia menilai diperlukan tenaga kerja berkualitas, infrastruktur konektivitas memadai, serta perbaikan birokrasi dan sistem regulasi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing investasi.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai terdapat perubahan pada sisi pertumbuhan sejak program hilirisasi berjalan, terutama pada investasi manufaktur dan ekspor manufaktur. Ia menyebut struktur ekspor menunjukkan peningkatan ekspor manufaktur, khususnya produk turunan nikel, besi, dan baja. Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi apabila hilirisasi dijadikan strategi utama.
Faisal juga berpendapat hilirisasi perlu diperluas tidak hanya pada nikel, tetapi juga komoditas lain seperti tembaga dan aluminium, serta produk di luar hasil tambang. Ia menyoroti sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan yang dinilai membutuhkan pembangunan industri pengolahan agar komoditas bisa diolah di dalam negeri. Selain perluasan, ia menyebut penguatan hilirisasi juga memerlukan pendalaman atau intensifikasi. Menurutnya, hilirisasi nikel saat ini masih pada tahap awal smelter yang mengolah bijih menjadi nickel pig iron dan feronikel, sehingga nilai tambah yang tercipta dinilai masih terbatas meski lebih tinggi dibanding ekspor bijih.
Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyampaikan reformasi struktural melalui strategi hilirisasi, terutama sumber daya alam, tercermin pada peningkatan kinerja ekspor beberapa tahun terakhir. Nilai ekspor pada 2022 mencapai USD292 miliar, naik dari USD176 miliar pada 2014 dan menjadi rekor tertinggi. Surplus neraca perdagangan 2022 juga mencapai rekor USD54,5 miliar, berbanding terbalik dengan 2014 yang mencatat defisit USD2,2 miliar. Pada 2023, neraca perdagangan menurun seiring pelemahan ekonomi dan turunnya harga komoditas, tetapi masih mencatat surplus USD36,9 miliar.
Sri Mulyani menyebut lonjakan ekspor terutama disumbang produk hilirisasi, khususnya nikel dan minyak sawit mentah (CPO). Ia juga menyatakan hilirisasi menciptakan sumber pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Pada 2023, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara tumbuh masing-masing 6,4% dan 6,9%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,05%, dengan dukungan hilirisasi nikel.
Untuk mendorong pertumbuhan tinggi dan inklusif, Sri Mulyani menegaskan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah perlu ditopang APBN yang efisien, sehat, dan kredibel. Optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis serta kelestarian lingkungan. Dari sisi belanja, pemerintah mengarahkan kebijakan “spending better” agar belanja lebih efisien dan efektif dalam mendorong pertumbuhan sekaligus kesejahteraan. Defisit fiskal 2025 diperkirakan berada pada kisaran 2,45–2,82% dari PDB.
Pembahasan RAPBN 2025 bersama DPR dijadwalkan dimulai awal Juni 2024, dengan target pengesahan UU APBN 2025 pada akhir September atau awal Oktober 2024. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan mengharapkan dukungan, masukan, dan pandangan DPR dalam pembahasan, serta mengajak kolaborasi berbagai pihak menuju Indonesia Emas 2045.
