Surabaya — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur mengikuti kegiatan entry meeting pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025 secara daring, Kamis (6/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara terintegrasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, kegiatan diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raden Fajar Wijanarko, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Meirina Saeksi, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Ufi Mayakapti, serta Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Pahlevi Witantra.
Dalam sambutannya, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara tim pemeriksa BPK dan satuan kerja yang diperiksa. Ia berharap seluruh satuan kerja dapat merespons secara cepat dan tepat dalam penyediaan data serta dokumen pendukung pemeriksaan, agar proses audit berjalan efektif dan menghasilkan rekomendasi strategis untuk perbaikan tata kelola keuangan.
Nyoman juga menegaskan perlunya komitmen pimpinan entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan jalan menuju masa depan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur Haris Sukamto menyatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan BPK RI. “Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur siap bersinergi dan berkoordinasi secara optimal dengan tim pemeriksa BPK. Kami berkomitmen untuk menyajikan data dan informasi yang akurat, transparan, serta tepat waktu sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ujar Haris.
Senada, Raden Fajar Wijanarko menyampaikan bahwa jajaran Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur akan menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara serius dan bertanggung jawab. “Entry meeting ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan yang profesional dan berintegritas. Kami siap melakukan perbaikan berkelanjutan demi mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” katanya.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur berharap proses pemeriksaan BPK RI dapat berjalan lancar dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan serta tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum.
