Jakarta — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie meminta dunia usaha meningkatkan kewaspadaan menyusul eskalasi konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran yang dinilai berpotensi menekan perekonomian nasional.
Anindya mengatakan dampak konflik sudah mulai dirasakan pada rantai pasok. Ia menyebut terdapat perusahaan yang telah menyatakan force majeure karena pasokan tidak tersedia, meski tidak merinci perusahaan yang terdampak.
“Kita tidak boleh menganggap enteng. Semua sektor harus waspada. Bahkan ada perusahaan yang sudah force majeure karena rantai pasok tidak tersedia,” ujar Anindya usai acara silaturahmi Kadin di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, salah satu faktor utama yang perlu diantisipasi adalah kenaikan harga minyak yang melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 70 dolar AS per barel. Ia memperkirakan dampak yang lebih nyata bisa terasa dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Anindya menilai dunia usaha pada akhirnya perlu melakukan efisiensi karena terdapat sejumlah biaya yang tidak dapat dikendalikan. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah untuk menentukan program prioritas yang dapat mempercepat efek berganda bagi perekonomian.
“Outlook perekonomian dunia sudah berubah. Dan geopolitik tidak bisa dianggap hanya sesaat. Jadi tentu kita mesti selalu pandai-pandai untuk memikirkan bagaimana geopolitik ini bisa mempunyai suatu dampak pada perekonomian Indonesia dan apa yang mesti dikuatkan,” katanya.
Meski belum ada laporan spesifik terkait penurunan ekspor, Anindya mengakui gangguan logistik dan sikap wait and see pelaku usaha mulai terasa. “Gangguan ini bukan hanya soal logistik, tapi juga mentalitas menunggu. Itu pasti ada,” ujarnya.
Ia menambahkan Kadin akan melakukan evaluasi setelah Ramadhan untuk menyesuaikan strategi dunia usaha dengan dinamika geopolitik global.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memicu lonjakan harga komoditas, terutama minyak, khususnya jika terjadi penutupan Selat Hormuz. Menurutnya, kenaikan harga minyak dapat meningkatkan beban impor migas Indonesia, menekan surplus neraca perdagangan, serta mempengaruhi neraca pembayaran.
Purbaya juga menilai ketidakpastian global dapat memicu arus modal keluar (capital outflow) yang berdampak pada pasar saham, obligasi, serta nilai tukar rupiah, sekaligus meningkatkan biaya pendanaan.
“Pemerintah terus memantau perkembangan ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan menjaga fiskal tetap prudent agar kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu (11/3).
