“Seorang guru tidak hanya memberi ilmu, tetapi juga menyiapkan muridnya menghadapi dunia.” Kutipan itu kerap dilekatkan pada Prof. Sumitro Djojohadikusumo, sosok yang dikenang bukan hanya sebagai pengajar, melainkan juga perancang cara berpikir ekonomi modern di Indonesia.
Di ruang kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) pada akhir 1970-an, penampilannya disebut khas: berpakaian sipil rapi dengan jas dan dasi, ditemani secangkir kopi tubruk—yang membuatnya dijuluki “Pak Cas” oleh mahasiswa—serta asbak kecil di sisi podium. Ia jarang menggunakan papan tulis, tetapi penjelasannya membekas kuat bagi mahasiswa.
Ekonom Faisal Basri, yang pernah mengikuti kuliahnya, menggambarkan pandangan Sumitro sebagai terbuka dan berorientasi jauh ke depan. Dalam catatan yang ia tulis di blog pribadinya, Faisal menyebut tidak ada kesan bahwa Sumitro mendukung proteksionisme, anti-asing, apalagi anti-pasar. Bagi banyak muridnya, Sumitro mengajarkan lebih dari teori: ia menanamkan cara berpikir kritis dan keterbukaan terhadap dunia.
Sumitro lahir di Kebumen pada 29 Mei 1917. Ia tumbuh dalam lingkungan priyayi terdidik. Ayahnya, Margono Djojohadikusumo, dikenal sebagai tokoh pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) dan anggota BPUPKI. Sejak muda, Sumitro dikenal cerdas dan kritis—dua sifat yang kemudian membawanya menempuh pendidikan tinggi di Eropa.
Pada 1935 ia berangkat ke Belanda untuk belajar ekonomi di Nederlandse Economische Hogeschool, Rotterdam (kini Erasmus University). Dua tahun kemudian, ia memperdalam filsafat dan sejarah di Universitas Paris yang dikenal sebagai Collège de Sorbonne (La Sorbonne). Pengalaman ini mempertemukannya dengan dinamika pemikiran Eropa yang tengah berubah cepat akibat krisis ekonomi dan ketegangan menjelang perang.
Setelah kembali ke Belanda, Sumitro menulis disertasi berjudul Het Volkscredietwezen in de Depressie (Kredit Rakyat di Masa Depresi) di tengah invasi Nazi Jerman pada 1940. Ia menuntaskan riset itu dan meraih gelar doktor ekonomi pada 1943, saat berusia 26 tahun. Disertasinya kemudian dipandang penting pada masa pascakemerdekaan karena menyoroti sistem kredit rakyat serta dinamika ekonomi di tengah krisis.
Salah satu pengaruh besar dalam perjalanan intelektual Sumitro datang dari Prof. Jan Tinbergen, peraih Nobel Ekonomi pertama. Dari Tinbergen, ia menyerap gagasan tentang pentingnya kebijakan ekonomi yang terukur—satu instrumen kebijakan untuk satu tujuan—yang kelak menjadi salah satu dasar berpikirnya dalam merumuskan kebijakan ekonomi di Indonesia.
Pada 1946, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Sumitro pulang ke tanah air. Ia segera dipercaya menduduki jabatan tinggi di bidang perdagangan dan keuangan. Namun, di tengah aktivitas pemerintahan, ia juga menerima panggilan lain: membangun basis akademik ekonomi di Indonesia.
Saat menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada 1950, sekelompok mahasiswa Universitas Indonesia mendatanginya dan meminta ia memimpin fakultas ekonomi yang baru berdiri. Sumitro menyambut permintaan itu. Setahun kemudian, ia resmi menjadi Dekan Fakultas Ekonomi UI pada 1951–1957.
Meski bukan dekan pertama, Sumitro disebut berperan menjadikan FE-UI sebagai institusi yang mandiri. Ia mereformasi fakultas yang sebelumnya masih “menumpang” di Fakultas Hukum menjadi institusi independen. Dalam visinya, ia menamai fakultas itu “Jakarta School of Economics”, sebuah penamaan yang menggemakan semangat “London School of Economics” sebagai kiblat studi ekonomi dunia.
Di bawah kepemimpinannya, FE-UI diposisikan bukan sekadar ruang belajar teori, tetapi juga laboratorium pemikiran pembangunan. Ia memperkenalkan mata kuliah ekonomi pembangunan dan makroekonomi, bidang yang kala itu disebut masih nyaris belum dikenal di Indonesia. Emil Salim—murid sekaligus asistennya yang kemudian menjadi Menteri Lingkungan Hidup—pernah mengenang bahwa Sumitro memperkenalkan ekonomi makro ke Indonesia dan bertindak sebagai perancang jalan berpikir ekonomi yang melampaui zamannya.
Dari lingkungan yang dibangunnya, lahir generasi ekonom yang kelak dikenal luas, antara lain Ali Wardhana, JB Sumarlin, Emil Salim, dan Widjojo Nitisastro. Mereka disebut bukan hanya murid, tetapi juga penerus gagasan yang kemudian berperan dalam pembentukan kebijakan ekonomi makro pada masa Orde Baru.
Sumitro meyakini pendidikan ekonomi harus bertumpu pada riset dan keterhubungan dengan kebijakan nyata. Karena itu, pada 1953 ia mendirikan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), yang disebut sebagai lembaga riset pertama di bidang ekonomi di Indonesia. LPEM UI kemudian menjadi wadah pengembangan tradisi penelitian berbasis data, analisis kebijakan, serta konsultasi ekonomi untuk pemerintah.
Dalam perkembangannya, LPEM UI juga menjembatani kolaborasi dengan lembaga internasional seperti Ford Foundation dan University of California, Berkeley. Kemitraan ini membuka peluang bagi dosen muda untuk melanjutkan studi ke luar negeri—ke MIT, Stanford, hingga Cornell—dan kembali mengembangkan kapasitas akademik di Indonesia. Suhadi Mangkusuwondo, salah satu delegasi mahasiswa pada masa itu, menyatakan, “Tidak ada orang lain yang berkualifikasi seperti Sumitro.”
Upaya membangun fondasi pendidikan ekonomi juga tercermin dalam catatan Ford Foundation yang menyebut pada 1949 Indonesia hanya memiliki sekitar sepuluh ekonom terlatih untuk populasi sekitar 70 juta jiwa. Menyadari kesenjangan tersebut, Sumitro mengajukan proposal bantuan pendidikan senilai 400.000 dolar AS kepada Ford Foundation. Setelah proses lima tahun, bantuan disetujui dan dana sebesar dua juta dolar AS dikucurkan untuk pengembangan FE-UI.
Dana itu digunakan untuk memperkuat kurikulum, menghadirkan pengajar internasional, serta mengirim mahasiswa terbaik ke luar negeri. Sejak saat itu, pendidikan ekonomi Indonesia disebut mengalami perubahan, dengan FE-UI menjadi pusat lahirnya pemikir kebijakan, teknokrat, dan akademisi yang berpengaruh. John Bresnan, perwakilan Ford Foundation di Indonesia, pernah menyatakan bahwa sebagian orang berbicara tentang membangun institusi, tetapi jika menemukan orang yang tepat, orang itu akan membangun institusi tersebut—dan ia menyebut Sumitro sebagai salah satu contohnya.
Bagi Sumitro, ekonomi bukan sekadar teori pasar dan angka, melainkan alat untuk membebaskan bangsa dari ketergantungan. Dalam pengajarannya, ia menekankan keseimbangan antara kebijakan pasar dan peran negara, seraya mengingatkan bahwa pemerintah harus menjadi “nakhoda pembangunan”. Ia menolak posisi ekstrem, baik proteksionisme berlebihan maupun liberalisme tanpa kendali.
Keterbukaan wawasannya membuat Sumitro dihormati lintas generasi. Thee Kian Wie menyebutnya sebagai pelopor studi ekonomi modern di Indonesia, sementara Emil Salim menggambarkannya sebagai perancang jalan berpikir ekonomi bangsa. Warisan Sumitro, pada akhirnya, tidak hanya hadir dalam buku dan ruang kuliah, tetapi juga dalam institusi, tradisi riset, serta generasi ekonom yang tumbuh dari fondasi yang ia bangun.
