Isu rencana merger antara Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) kembali mencuat dan menarik perhatian publik. Dua perusahaan teknologi besar di Asia Tenggara itu disebut-sebut tengah menjajaki kemungkinan penggabungan bisnis, meski kedua pihak masih berhati-hati dalam merespons spekulasi yang berkembang.
Dari pihak GOTO, Direktur Legal dan Group Corporate Secretary R. A. Koesoemohadiani menyatakan belum ada keputusan maupun kesepakatan terkait potensi transaksi dengan Grab.
“Menanggapi spekulasi media terkait potensi transaksi antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab, hingga saat ini belum ada suatu keputusan ataupun kesepakatan terkait hal tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).
Ia menambahkan, perusahaan tetap berkomitmen mematuhi seluruh regulasi yang berlaku bagi perusahaan publik, sembari fokus pada upaya penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta ekosistemnya, termasuk mitra pengemudi, pelaku UMKM, dan konsumen.
“Fokus perusahaan saat ini tetap pada eksekusi agar dapat mencapai sasaran strategis guna menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh ekosistem GoTo,” imbuhnya.
GOTO juga menegaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 25 November 2025 tidak terkait dengan aksi korporasi seperti merger atau akuisisi. Menurut Koesoemohadiani, agenda RUPSLB merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
“Agenda RUPSLB ini tidak berkaitan dengan rencana aksi korporasi apa pun. Informasi lebih lanjut akan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat pemanggilan RUPSLB,” tegasnya.
Ia juga menyebut GOTO berada pada posisi keuangan yang kuat seiring strategi menuju profitabilitas berkelanjutan, serta mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital nasional.
Sementara itu, Grab memilih tidak memberikan komentar. “Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk saat ini, kami tidak memiliki komentar terkait hal tersebut,” ujar manajemen Grab saat dikonfirmasi pada Senin (10/11/2025).
Di sisi lain, pemerintah disebut ikut terseret dalam pembahasan. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, sebagaimana dicatat, mengonfirmasi bahwa rencana penggabungan bisnis tersebut akan melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Isu ini menjadi sorotan karena jika merger benar terjadi, gabungan Grab–GOTO disebut berpotensi menguasai sekitar 91% pangsa pasar transportasi daring di Indonesia. Kondisi itu dinilai dapat menyisakan ruang yang sempit bagi pemain lain seperti Maxim dan inDrive.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai keterlibatan Danantara mengindikasikan campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam urusan korporasi.
“Merger dan akuisisi adalah aksi bisnis biasa. Tidak perlu ada endorsement pemerintah. Saya justru curiga, masuknya rencana ini ke dalam Perpres dan melibatkan Danantara bertujuan menghindari aturan anti-monopoli dan semprit dari KPPU,” ujarnya.
Menurut Nailul, pangsa pasar yang sangat dominan berpotensi mengganggu persaingan dan menurunkan kualitas layanan. “Dengan pasar sebesar itu, persaingan akan terganggu. Ini sudah menuju pasar monopoli. Ketika tidak ada kompetisi, konsumen yang akan dirugikan, baik pengguna akhir maupun mitra pengemudi,” katanya.
Ia juga mengingatkan dominasi satu entitas besar dapat mematikan pemain kecil serta mempersempit ruang inovasi di sektor transportasi daring. Nailul menilai, pascamerger perusahaan hasil penggabungan akan lebih leluasa menentukan tarif.
“Selama masih ada batas tarif atas dan bawah, mitra mungkin terlindungi. Tapi konsumen akan kehilangan pilihan, sementara harga bisa dikendalikan oleh satu entitas besar,” ujarnya.
