Pemerintah Jepang memproyeksikan inflasi akan kembali meningkat pada 2025. Indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) diperkirakan naik rata-rata 3,1% pada tahun tersebut, menandai kenaikan untuk tahun keempat berturut-turut.
Lonjakan harga paling mencolok terjadi pada beras. Data menunjukkan harga beras meningkat 67,5%, yang disebut sebagai level tertinggi sejak 1971.
Meski demikian, laju kenaikan harga menunjukkan tanda-tanda melambat pada bulan terakhir tahun ini. Indeks harga konsumen inti—yang tidak memasukkan makanan segar dan kerap digunakan untuk membaca tren harga dasar—naik 2,4% pada Desember dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, ini menjadi penurunan pertama indeks tersebut dalam empat bulan.
Di sisi lain, harga energi tercatat turun 3,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Pergerakan ini berbalik dari kenaikan 2,5% pada November, yang dikaitkan dengan subsidi pemerintah.
Dalam kebijakan moneter, Bank Sentral Jepang (Bank of Japan/BoJ) pada penutupan rapat 23 Januari menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi, tetapi mempertahankan suku bunga. BoJ merevisi proyeksi pertumbuhan untuk tahun fiskal 2025 (berakhir Maret 2026) menjadi 0,9% dari perkiraan 0,7% pada Oktober 2025. Proyeksi pertumbuhan tahun fiskal 2026 juga dinaikkan dari 0,7% menjadi 1%.
Namun, data produk domestik bruto (PDB) terbaru menunjukkan ekonomi Jepang mengalami kontraksi yang lebih tajam dari perkiraan pada kuartal kedua tahun fiskal 2025 (Juni–September 2025). PDB turun 0,6% dibandingkan kuartal sebelumnya dan menyusut 2,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun fiskal sebelumnya.
BoJ mempertahankan suku bunga di 0,75% setelah sebelumnya menaikkannya ke level tertinggi dalam 30 tahun pada Desember 2025. Jepang mulai menormalisasi kebijakan moneternya pada Maret 2024 dengan mengakhiri suku bunga negatif, seraya menegaskan bahwa kenaikan suku bunga bergantung pada siklus pertumbuhan upah dan harga.
Di tengah proses normalisasi tersebut, kebijakan BoJ disebut berada di bawah tekanan dari sejumlah pemimpin, termasuk Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang mendorong agar suku bunga tetap rendah untuk merangsang pertumbuhan.
