Jakarta — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran di Timur Tengah berisiko memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Risiko tersebut terutama datang dari peningkatan tekanan pada sisi belanja, melemahnya penerimaan, serta naiknya biaya pembiayaan.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman mengatakan dampak ekonomi konflik berpotensi masuk ke Indonesia melalui tiga kanal utama, yakni energi, keuangan, dan logistik. Ia menyoroti kemungkinan gangguan pasokan di kawasan Teluk, terutama pada jalur vital Selat Hormuz, yang dapat mendorong naik premi risiko minyak dan LNG dunia. Kondisi ini dinilai akan berdampak langsung pada biaya impor energi Indonesia.
Rizal menambahkan, sebagai negara yang masih berstatus net-importir minyak dan LPG, kenaikan harga global berpotensi cepat memicu inflasi melalui peningkatan ongkos transportasi, listrik, serta logistik pangan. Tekanan dapat bertambah apabila terjadi pelemahan rupiah akibat fase risk-off global, ketika modal keluar dari pasar negara berkembang. Pelemahan nilai tukar membuat impor energi dalam rupiah menjadi semakin mahal.
Dari sisi fiskal, Rizal menyebut pemerintah menghadapi dilema antara menahan harga energi yang berisiko membuat subsidi membengkak, atau menyesuaikan harga domestik yang dapat menekan daya beli masyarakat. Ia menilai kombinasi kenaikan belanja negara, penerimaan yang melemah, serta biaya pembiayaan yang lebih mahal berpotensi memperlebar defisit APBN.
Menurut Rizal, respons yang diperlukan mencakup upaya menjaga stabilitas nilai tukar, realokasi belanja non-prioritas, serta penguatan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dibanding mempertahankan subsidi energi secara luas.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan serangan Israel ke Iran dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Ia menjelaskan harga minyak saat ini berada di kisaran 70 dolar AS per barel. Namun, bila konflik berlanjut, harga berpotensi naik ke 80 dolar AS per barel, bahkan menembus 100 dolar AS per barel apabila pasokan di Selat Hormuz terganggu.
Faisal merujuk simulasi APBN 2026 yang menunjukkan setiap kenaikan 1 dolar AS per barel harga minyak di atas asumsi APBN dapat menambah belanja negara sebesar Rp10,3 triliun. Adapun asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2026 ditetapkan 70 dolar AS per barel.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan APBN mencatat defisit Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Januari 2026, meski pendapatan negara tumbuh 20,5 persen secara tahunan. Realisasi pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun.
