Bencana tanah longsor dan banjir bandang yang melanda Aceh pada November 2025 dilaporkan menyebabkan sejumlah desa di beberapa wilayah, mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Tengah, hingga Pidie Jaya, lenyap dari peta permukiman. Desa-desa tersebut disebut hilang dan rata akibat terjangan arus banjir serta tertimbun longsor hingga tidak lagi diketahui keberadaannya.
Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Nasrol Adil, mengatakan intensitas hujan pada November tergolong tinggi. Kondisi itu, menurutnya, turut diperparah oleh kemunculan siklon senyar. “November menjadi puncak hujan paling tinggi di Aceh. Kemudian menurun di Desember dan Januari,” ujarnya dalam dialog bersama Pro 1 Banda Aceh, Selasa (13/1/2026).
Nasrol menambahkan, masuknya badai siklon senyar dinilai berada di luar kebiasaan. Ia menyebut siklon tersebut muncul di bawah 5 derajat lintang utara, yang menurutnya merupakan kejadian yang sangat jarang. “Siklon senyar yang masuk di bawah 5 derajat lintang utara jarang sekali terjadi, bisa ratusan tahun sekali,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, menilai kerentanan bencana juga berkaitan dengan kebijakan pembangunan. Ia menyebut sejumlah desa yang terdampak berada pada kondisi geografis ekstrem, seperti dekat sungai, dan situasi itu diperparah oleh model pembangunan yang dijalankan. “Secara geografis memang banyak kondisi desa yang hilang itu berada pada kondisi geografis yang ekstrem juga, seperti terletak di dekat sungai, dan diperparah dengan model atau kebijakan pembangunan yang diambil oleh kebijakan Indonesia,” ujarnya.
Menurut Shalihin, kebijakan pembangunan kerap memberi ruang pengelolaan tanpa kehati-hatian. Meski dokumen perizinan memuat banyak ketentuan, ia menilai pengawasan pelaksanaan di lapangan masih minim sehingga komitmen yang telah ditandatangani tidak selalu dijalankan. Kondisi tersebut, menurutnya, meningkatkan kerentanan terhadap bencana.
Ia mencontohkan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) akibat pemanfaatan berlebihan untuk perkebunan sawit. Di Aceh, disebut terdapat 20 DAS kritis yang tersebar di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.
Karena itu, ia mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mempertimbangkan potensi cuaca serta iklim. Pemerintah juga diminta tegas menetapkan zona rawan bencana dan melarang permukiman maupun aktivitas industri di wilayah tersebut.
Selain itu, Shalihin menekankan pentingnya reforestasi heterogen melalui penanaman kembali hutan dengan jenis pohon berakar kuat. Ia juga berharap pemerintah tidak hanya bergerak saat bencana terjadi, tetapi turut menindaklanjuti peringatan dini yang dikeluarkan BMKG.
